Jamin Keamanan Pangan, Program MBG Perlu Pemenuhan Standar dan Perkuat Pengawasan

Jakarta: Dalam tiga bulan terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan. Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas. 

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur, dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama. Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. 

Guru Besar dari IPB University sekaligus anggota tim Dewan Pakar Senior Badan Gizi Nasional Epi Taufik menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

"Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis," tegas Epi dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 April 2025.

Sertifikat NKV memberikan jaminan produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik. Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.
 

Baca juga: Siswa Keracunan MBG, Cak Imin Minta Kemenkes Cek Penyebabnya

(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
 

Monitoring distribusi bahan pangan 

Sebagai langkah korektif, menurut Epi, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi," tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan.

"Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," tuturnya.