PDIP Sebut Bantahan Jokowi soal 3 Periode Jadi Tertawaan Publik

Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons bantahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu permintaan jabatan tiga periode. Bantahan Jokowi disebut menjadi tertawaan publik.

"Bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana tiga periode hanya menjadi bahan tertawaan publik," kata juru bicara (jubir) PDIP Mohamad Guntur Romli melalui keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.

Menurut Guntur, bantahan Jokowi bertentangan dengan sejumlah bukti. Jokowi dianggap tak pernah menegur orang-orangnya yang menyuarakan tiga periode saat menjabat presiden.

"Ketua-ketua umum parpol saat itu, seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan dari PSI. Juga oleh menteri-menteri Jokowi, seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Tito Karnavian. Kemudian, Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok Musra yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi' tapi meneriakkan Jokowi tiga Periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung tiga periode dalam acara yang dihadiri Jokowi," ujar Guntur.

Orang-orang tersebut, kata Guntur, tidak dimarahi Jokowi. Bahkan, mereka mengemban jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari, padahal dia sendiri yang menyuruh," ucap Guntur.

Dia menuding ada peran besar orang istana dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode dengan alasan mengada-ada. Mulai dari pandemi covid-19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945, hingga Sidang Istimewa MPR.

"Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," ujar dia.
 

Baca Juga:  Jokowi Tak Masalah Hasto Bongkar Skandal Pejabat Negara

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dalam berbagai kesempatan telah menolak wacana tiga periode. Pertama, saat Ulang Tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2023.

Kedua, saat talkshow dengan salah satu televisi nasional pada 8 Februari 2024. Ketiga, dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra pada 5 Agustus 2024.

"Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan, karena bertentangan dengan konstitusi," kata Guntur.

Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan tiga periode pemerintahan kepada partai politik manapun. Dia menyebut framing tersebut jahat.

"Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Solo, Senin, 30 Desember 2024.