Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR/Kepala BPN Pastikan Komitmen untuk Laksanakan Transformasi Digital

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN)

Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR/Kepala BPN Pastikan Komitmen untuk Laksanakan Transformasi Digital

Patrick Pinaria • 1 June 2024 10:42

Pekanbaru: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Implementasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru pada Jumat, 31 Mei 2024. Implementasi ditandai dengan diserahkannya 12 Sertifikat Tanah Elektronik. Hal ini juga menjadi tanda ke depannya semua sertifikat yang dikeluarkan Kantah Kota Pekanbaru akan dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik. 

Adapun sertifikat yang diserahkan Menteri AHY kali ini terdiri dari lima sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), lima sertifikat Barang Milik Negara (BMN), dan dua sertifikat tanah milik perorangan.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyebut bahwa hal ini sebagai bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN melaksanakan transformasi digital. Diharapkan, transformasi bisa semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta mendorong Kantah lain untuk turut mengimplementasikannya. 

"Dengan Sertifikat Tanah Elektronik yang baru saja kita luncurkan implementasinya di jajaran Kantah Kota Pekanbaru, mudah-mudahan diikuti dengan Kantah lainnya," ucapnya. 

 

Baca: Di Hadapan Forum Internasional, Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional


Digitalisasi ini juga sejalan dengan arahan presiden saat meluncurkan GovTech Indonesia (Portal INA Digital) dan SPBE Summit 2024 hari Senin, 27 Mei 2024. 

"Kalau ini (Sertifikat Tanah Elektronik, red) masuk, terintegrasi, masyarakat dapat mengurus ini dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih aman. Lebih transparan semuanya," terang Menteri AHY.

Menurutnya, sertifikasi tanah sangatlah penting, mengingat masih banyak kasus pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

"Saat ini, masih sering terjadi kasus, kejahatan pertanahan. Masih sering terjadi sengketa karena overlapping. Oleh karena itu, perlu dibenahi kepastian dari properti lahan yang dimiliki setiap warga, setiap instansi," tutur Menteri ATR/Kepala BPN. 

Hadir dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau beserta jajaran.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Rosa Anggreati)