Kejar Target dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Sebut Akselerasi Pendaftaran Tanah Dekati 250%

Denpasar: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik kepada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan Masyarakat Bali. Sertifikat diserahkan kepada 27 perwakilan penerima di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa, 21 Mei 2024. 

Sertifikat Tanah Elektronik yang diserahkan antara lain satu sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diperuntukkan bagi Kementerian Perhubungan, dua sertifikat tanah wakaf, serta 353 sertifikat yang terdiri dari sertifikat Hak Pakai bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, sertifikat Hak Milik perorangan, dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik swasta maupun BUMN.

Dalam sambutannya, Menteri AHY mengatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2017, berhasil meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar dan tersertifikasi secara signifikan. Tak tanggung-tanggung, akselerasi dalam tujuh tahun terakhir ini ia katakan mencapai 250 persen.

"Tahun 2017, 46 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun 2024, per April tahun ini alhamdulillah jumlahnya sekarang sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ini sebuah pencapaian, di balik ini ada kerja keras kita semua," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengungkapkan, sejak adanya PTSL telah terjadi pertambahan nilai ekonomi lebih dari Rp6.300 triliun yang didapatkan dari PPh, BPHTB, PNBP, dan juga Hak Tanggungan. Di Bali sendiri, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan melalui pendaftaran tanah berjumlah Rp28,1 triliun. "Ini sesuatu yang sangat berarti bagi pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita secara nasional," ujarnya. 

 

Baca: Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang Dipastikan Sudah Clean and Clear

Keberhasilan tersebut bukan hanya semata karena kerja Kementerian ATR/BPN, tetapi juga melibatkan lintas sektor, kementerian/lembaga, dan juga pemerintah daerah. "Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang juga telah bekerja bersama Kementerian ATR/BPN selama ini, sehingga mencapai progres yang baik," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.


(Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN)

Lebih lanjut, Menteri AHY mengucapkan selamat kepada para penerima sertifikat karena telah menjadi bagian dari revolusi yang dilakukan pemerintah. "Selamat telah mendapatkan sertifikat yang sah dari negara. Jangan dilihat satu lembarnya justru karena satu lembar menjadi lebih simple, pengurusan secara elektronik memudahkan menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan menghindari perilaku yang tidak baik," ungkapnya.

"Oleh karena itu, tolong dijaga dengan baik, ini aset bagi masyarakat, sertifikat juga bisa dijaminkan menjadi modal usaha, kemudian bagi pemerintah, memiliki surat yang sah itu juga wajib untuk kita lakukan, sehingga tidak terganggu oleh siapa pun di kemudian hari. Dan bagi penerima sertifikat wakaf terutama rumah ibadah, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan keberkahan dan semakin tenang bagi umat menjalankan ibadah," pungkas Menteri ATR/Kepala BPB.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya beserta seluruh jajaran Forkopimda; para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta seluruh jajaran.