Perbatasan AS-Meksiko dipenuhi imigran gelap yang menyeberang masuk ke Amerika Serikat. Foto: Anadolu
Fajar Nugraha • 23 January 2025 12:01
Washington: Militer Amerika Serikat (AS) akan mengirim 1.500 tentara aktif tambahan ke perbatasan dengan Meksiko. Hal itu disampaikan Gedung Putih hanya dua hari setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang imigrasi.
Tentara tambahan tersebut akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah berada di perbatasan.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump memerintahkan 5.200 tentara untuk membantu mengamankan perbatasan dengan Meksiko. Mantan Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden juga mengerahkan pasukan aktif ke perbatasan.
"Ini merupakan tindakan (Trump) di hari pertama untuk mengarahkan Departemen Pertahanan agar menjadikan keamanan dalam negeri sebagai misi inti lembaga tersebut," kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis 23 Januari 2025.
Seorang pejabat terpisah, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan telah ada diskusi informal tentang pengiriman sebanyak 10.000 tentara dari waktu ke waktu. Namun, kata pejabat itu, jumlah pasukan akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk dampak pada kesiapan militer dan apa yang diminta Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Pejabat itu menambahkan bahwa pesawat militer AS juga dapat digunakan untuk mendeportasi migran, tetapi itu belum disetujui.
Trump pada hari pertamanya menjabat menyatakan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional, menugaskan militer AS untuk membantu keamanan perbatasan, mengeluarkan larangan luas terhadap suaka, dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di tanah Amerika.
Perintah eksekutifnya pada 20 Januari menginstruksikan Pentagon untuk mengirim pasukan sebanyak yang diperlukan untuk mendapatkan "kendali operasional penuh atas perbatasan selatan Amerika Serikat".
"Dalam waktu 90 hari, kepala Departemen Pertahanan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri perlu merekomendasikan apakah tindakan tambahan, termasuk menerapkan Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807, mungkin diperlukan," kata Trump.
Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807 memungkinkan presiden AS untuk mengerahkan militer guna menekan pemberontakan dalam negeri dan telah digunakan di masa lalu untuk meredakan kerusuhan sipil.
Trump merebut kembali Gedung Putih setelah berjanji untuk mengintensifkan keamanan perbatasan dan mendeportasi sejumlah besar migran. Ia mengkritik Biden atas tingginya tingkat imigrasi ilegal, meskipun jumlah migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal sudah mulai turun drastis setelah Biden memperketat kebijakannya tahun lalu dan Meksiko meningkatkan penegakan hukum.
Penjaga Pantai, yang bertugas dalam keamanan maritim dan penegakan hukum, pada hari Selasa mengatakan akan "segera mengerahkan" pasukan dan kapal ke sejumlah wilayah, termasuk perbatasan tenggara dekat Florida, untuk "mencegah dan menghalangi migrasi massal maritim dari Haiti dan/atau Kuba".
Dikatakan bahwa wilayah penting lainnya adalah perbatasan maritim antara Texas dan Meksiko di "Teluk Amerika". Trump mengatakan ia ingin mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.