Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan.
Bandung: Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, dinilai harus berani membersihkan orang-orang di birokrasi sebagai upaya agar tidak terjerat kasus korupsi. Pasalnya, setiap periode kepemimpinan, Bandung kerap diterjang masalah korupsi oleh pejabat di lingkungan pemerintah.
Menurut akademisi dari Universitas Pajajaran (Unpad) Bandung, Bonti, Farhan dinilai memiliki bekal cukup banyak dengan segudang pengalaman untuk menata birokrasi di Kota Bandung. Kasus Bandung Smart City yang masih bergulir saat ini di KPK dan telah masuk persidangan, harus menjadi peringatan bagi Farhan terutama dalam memilih orang untuk mengisi jabatan.
"Hampir setiap periode kalau Bandung itu pasti ada terkena (korupsi). Tapi kita pernah lihat ada satu masa di mana Bandung itu relatif clean and clear di jaman Pak Oded, hampir tidak pernah ada kasus sampai beliau meninggal dalam keadaan mulia," ujar Bonti di Bandung, Jumat, 14 Februari 2025.
Bonti menuturkan, Farhan harus lebih teliti dalam menentukan posisi di salah satu jabatan kedinasan. Terlebih saat ini, terdapat beberapa dinas yang diisi oleh sebagai pelaksana tugas salah satunya di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
"Model yang ideal itu model yang menggunakan merit sistem. Syarat administratif sepeti pendidikan dan rekam jejak menjadi alat bantu yang baik, akan tetapi rekam jejak yang baik itu tidak akan berguna sama sekali ketika nilai dan etika tidak digunakan dengan baik," bebernya.
Merit sistem pun, lanjutnya, selama ini telah digunakan Pemkot Bandung dalam menyeleksi berbagai posisi. Namun sistem tersebut pun dinilai harus dibenahi, karena nyatanya terdapat beberapa pejabat yang duduk di salah satu dinas lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 tahun.
"Alangkah lebih bagusnya agar membetuk tim asesment, sebutkan saja tim panitia seleksi (pansel) yang didalamnya terdiri dari berbagai unsur. Tapi tim pansel juga hanya merekomendasikan dari 10 kandidat menjadi 3 kandidat, tapi sisanya eksekusinya tergantung kang Farhan sendiri, dan itu politis," cetusnya.
Namun ia menegaskan, jika Farhan harus berani melakukan berbagai perubahan di dalam birokrasi Pemkot Bandung terutama para pejabat yang diduga terseret dengan kasus Bandung Smart City. Hal itu dilontarkan Bonti, agar Farhan tidak terjerumus dalam irama permainan para pejabat di Pemkot Bandung.
"Siapapun yang menjabat apapun jabatannta, leader itu harus bisa mendirect, siapapun itu anggotanya," tegas Bonti.
Sementara itu akademisi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Rizky Ilhami mengatakan, Farhan harus segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) dan menggunakan merit sistem untuk menjaring orang-orang yang akan mengisi jabatan. Pasalnya, dengan menggunakan tim pansel, Farhan akan lebih mudah dan leluasa untuk mencari pejabat terbaik terutama posisi jabatan yang dinilai krusial seperti Sekretaris Daerah (Sekda).
"Harus ada pansel dalam pembetukkan untuk adanya merit sistem. Banyak seniman dan budayawan yang harus dirangkul, itu fungsinya merit sistem untuk kemajuan Kota Bandung. Karena kalau tidak begitu disamaratakan seperti pemerintahan sebelumnya, sayang kita punya potensi," kata Rizky.
Selain itu, lanjut Rizky, Farhan juga harus berani memperhatikan generasi dalam tata kelola pemerintahan. Karena hingga kini setidaknya terdapat 238 posisi jabatan kosong baik di tingkat kewilayahan seperti kelurahan dan kecamatan maupun di beberapa dinas yang ditambah dengan adanya ASN yang tahun ini akan pensiun mencapai 40 orang.
"Jadi jangan sampai terlalu lama menduduki jabatan strategis, kita butuh kader kader penerus untuk lebih melihat langkah-langkah stratrgis apa sih yang harus dikerjakan, dilakukan atau dikolaborasikan. Atau generasi-generasi yang ingin membangun Kota Bandung dengan strategi, ide, gagasan dan inovasinya. Nah itu kan perlu regenerasi," tandasnya.
Streaming