ILUNI UI Targetkan Jadi Pusat Analisis dan Advokasi Kebijakan

Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Boni Hargens, menggelar turnamen catur bertajuk “Fun Chess FISIP UI Bersaudara” di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Boni mengatakan, perlombaan tersebut bukan hanya untuk mengasah strategi, melainkan juga mempererat persaudaraan antaralumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Hal itu sejalan dengan tema peringatan kemerdekaan tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

“Ini merawat persaudaraan di kalangan alumni FISIP UI. Selama ini kita tercecer karena kesibukan masing-masing. Momentum pemilihan Ketua Umum ILUNI menjadi sarana silaturahmi,” ujar Boni.
 

Baca: Presiden Prabowo Tampil Gagah dengan Pakaian Adat Melayu di HUT ke-80 RI

Menurut Boni, permainan catur memiliki filosofi yang mencerminkan pentingnya keterikatan dan kerja sama. “Catur bukan hanya soal strategi, tapi keterikatan. Langkah lawan memengaruhi langkah kita, begitu sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa kita harus terikat oleh persaudaraan dan komitmen mengedepankan kepentingan umum,” jelas Boni.

Laboratorium Gagasan untuk Advokasi Kebijakan

Dalam kesempatan itu, Boni menegaskan komitmennya menjadikan ILUNI UI sebagai ruang advokasi kebijakan publik. Ia berencana mendirikan Tower ILUNI yang dilengkapi pusat analisis kebijakan.

“Kalau ada kebijakan salah paradigma, misalnya kementerian mengeluarkan aturan yang membebani rakyat, ILUNI UI akan mendiagnosis dan memberikan alternatif solusi hasil kajian,” tegas Boni.

Boni juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal dan praktik korupsi di BUMN. Menurutnya, kebijakan itu dapat menutup kebocoran anggaran negara serta meningkatkan pendapatan negara.

“Kalau tambang resmi dioptimalkan dan ilegal diberantas, penerimaan pajak meningkat signifikan. Itu cara paling tepat tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang membebani rakyat, seperti kenaikan PBB ratusan persen di sejumlah daerah,” ujarnya.

Boni menilai, keberanian Presiden Prabowo dalam mengelola kembali sektor pertambangan akan menjadi solusi fundamental. “Pendekatan paling visibel adalah memberantas penambangan ilegal sampai ke akar masalahnya,” pungkas Boni Hargens.