Ilustrasi. Medcom
Achmad Zulfikar Fazli • 7 July 2025 14:36
Jakarta: Penguatan langkah koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie).
"Upaya untuk memperkuat sinergi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan sebuah gerakan nasional antikekerasan terhadap perempuan dan anak, harus menjadi kepedulian setiap anak bangsa untuk memberikan dukungan sepenuhnya," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin, 7 Juli 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Tim Inti Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA), Jumat, 4 Juli 2025. Rapat tersebut untuk menyatukan pemahaman dan sinergi antarkementerian/lembaga serta mitra strategis, dalam merespons kondisi darurat kekerasan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) per 3 Juli 2025, tercatat 14.039 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan lonjakan lebih dari 2.000 laporan hanya dalam 17 hari terakhir.
Baca Juga:
Ibu di Makassar Aniaya Bayinya Hingga Tewas |