Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dokumen Kemenko Perekonomian
Jakarta: Kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan lima mantan Menko Perekonomian.
Airlangga mengatakan pertemuan itu digelar khusus untuk membahas dukungan bagi kelompok masyarakat kelas menengah.
"Pertama, tadi disampaikan kelas menengah adalah motor utama penggerak ekonomi dan kelas menengah kita ini sekitar 17 persen dan juga expiring middle class juga mendekati 50 persen. Tentu pada waktu sebelum covid angkanya sedikit lebih tinggi. Ini karena ada effect dari covid. Ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya," kata Airlangga dilansir Media Indonesia, Selasa, 27 Agustus 2024.
Ia menyebut karakteristik kelas menengah adalah terkait dengan pola konsumsi. Kelas menengah memiliki pengeluaran terbesar di sektor makanan dan minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan hingga hiburan atau sektor jasa.
Sektor perumahan untuk kelompok masyarakat kelas menengah
Menurutnya, perumahan menjadi prioritas karena merupakan salah satu pengeluaran kedua terbesar. Terkait perumahan itu, kata dia, pemerintah memiliki perhatian khusus lewat berbagai program.
"Kelas menengah punya peran strategis mendukung perekonomian terutama tentu tidak hanya berkontribusi pada entrepreneurship atau pun kewirausahaan tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Dan tentu investasi menjadi penting, investasi yang positif dan ini tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas di 2045," tutur dia.
Oleh karena itu, untuk menjaga kelas menengah pemerintah perlu mendorong perekonomian yang stabil. Hal itu bisa mendorong kelas menengah terus tumbuh dan mengurangi mereka yang exparing middle class ataupun penurunan dari middle class itu sendiri.
Pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, pembayaran iuran untuk kesehatan, kredit usaha rakyat dan juga berbagai program yang bisa menahan jumlah kelas menengah.
"Khusus insentif pajak, atas perintah Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan, di mana insentif untuk sektor PPNDTP akan diberikan sebesar 100 persen ini sampai Desember 2024. Di mana PMK-nya akan disiapkan Ibu Menkeu," kata dia.
"Selain itu Pemerintah juga mendorong FLPP, di mana masyarakat berpenghasilan rendah FLPP ini dari semua target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit. Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti 1 September bisa mendorong kemampuan dari kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi dan perumahan," ucap dia.
Streaming