Respons Bahlil Soal Polemik Pemberian Gelar Doktor UI

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merespons kritikan sejumlah pihak yang mempertanyakan pemberian gelar doktor oleh Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude. Bahlil mengaku mengikuti Program Studi (Prodi) Pascasarjana Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

"Saya menjalankan studi UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada UI, di dalam aturan itu kan minimal empat semester," kata Bahlil saat dikutip dari Media Indonesia, Senin, 21 Oktober 2024.

Mengenai pembentukan tim investigasi oleh Dewan Guru Besar dan Senat Akademik (SA) UI, Bahlil menyerahkan hal tersebut kepada pihak kampus. Dia mengeklaim tidak melanggar prosedur dalam menjalankan studi doktoral bidang kajian stratejik global.

"Itu urusan UI (soal investigasi). Semua tahapan saya lakukan, tidak ada yang tidak saya lakukan. Jadi kalau itu urusan internal jangan tanya kepada ku, tanyakan kepada mereka (UI)," ujar  Ketua Umum Partai Golkar itu.
 

Baca juga:  Didaulat Kembali Jadi Menteri ESDM, Ini Dia Rekam Jejak Bahlil Lahadalia

Untuk mengikuti Sidang Promosi Doktor, Bahlil hanya membutuhkan waktu 1 tahun 8 bulan. Mengutip laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau pddikti.kemdikbud.go.id, Bahlil masuk menjadi mahasiswa S3 di SKSG UI pada 13 Februari 2023. Dia dinyatakan lulus pada 16 Oktober 2024. 

Dalam rilis yang dipublikasikan Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian. Yakni,  seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, seminar 2 pada 26 Oktober 2023, seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan ujian proposal riset pada 27 Januari 2024. 

Selanjutnya Bahlil menempuh ujian hasil riset pada 19 Juni 2024, ujian seminar hasil riset I pada 10 Juli 2024, dan ujian hasil riset 2 pada 27 September 2024.

Setiap tahapan yang telah dilakukan, Bahlil diuji oleh dosen-dosen yang mempunyai kepakaran sesuai dengan bidang penelitiannya. Untuk menjamin mutu dan transparansi dosen penguji tersebut tidak hanya dari internal SKSG tetapi juga lintas Fakultas di Universitas Indonesia, dan melibatkan pula penguji dari luar Universitas Indonesia.

Dalam disertasi Bahlil yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia,  merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan hilirisasi nikel. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.

Kedua penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, ketiga soal penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan terakhir mengenai kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.