Ribuan Warga Selandia Baru Kecam RUU Pribumi yang Berpotensi Lemahkan Maori

Wellington: Ribuan pengunjuk rasa, termasuk warga etnis Maori dengan pakaian tradisional, berbaris di Parlemen Selandia Baru di Wellington pada Selasa, 19 November 2024, untuk menentang rancangan undang-undang yang mereka katakan dapat mengikis hak-hak penduduk asli.

Pawai, atau hikoi, dimulai dari wilayah utara pekan lalu dan mencapai puncaknya di ibu kota Wellington. Para pejuang Maori yang memegang tombak dan tongkat memimpin demonstran melewati jalan-jalan kota menuju tangga gedung parlemen, tempat mereka bernyanyi dan mengibarkan bendera.

Mengutip dari The Straits Times, Selasa, 19 November 2024, penyelenggara memperkirakan jumlah pengunjuk rasa mencapai 30.000 orang, sementara polisi memperkirakan angkanya di kisaran 20.000.

Suku Maori dan para pendukungnya marah terhadap sebuah undang-undang yang diajukan Partai ACT, anggota koalisi pemerintah yang berhaluan libertarian, yang bertujuan mendefinisikan ulang prinsip-prinsip Perjanjian Waitangi, perjanjian tahun 1840 antara kepala suku Maori dan Kerajaan Inggris yang dianggap sebagai dokumen pendiri bangsa.

Partai Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Christopher Luxon menyatakan tidak akan mendukung RUU tersebut setelah pembacaan pertama, tetapi mengizinkan pengajuan RUU ke Parlemen untuk dibahas setelah memicu ketegangan rasial.

Pemimpin ACT, David Seymour, mengatakan bahwa cara pengadilan menafsirkan Perjanjian tersebut memberikan hak lebih besar kepada suku M?ori berdasarkan ras. RUU yang dia ajukan bertujuan untuk mendefinisikan ulang prinsip-prinsip Perjanjian guna memastikan bahwa “setiap orang setara di hadapan hukum.”

Namun, para kritikus menganggap hal ini sebagai upaya melemahkan suara yang lebih besar bagi suku M?ori setelah puluhan tahun diskriminasi yang membuat mereka terwakili secara berlebihan dalam statistik kemiskinan dan kriminalitas.

"Alih-alih mempromosikan kesetaraan sejati, RUU ini justru merupakan upaya terselubung untuk memusatkan kekuasaan dan sumber daya, yang akan semakin memarginalkan komunitas M?ori yang sudah terdampak oleh ketidaksetaraan historis dan sistemik," kata Don Tamihere, Uskup Agung Gereja Anglikan di Aotearoa, Selandia Baru, dan Polinesia.

Partai ACT, yang memperoleh 8,6 persen suara pada pemilu 2023, adalah salah satu dari tiga partai dalam koalisi kanan-tengah yang dipimpin Partai Nasional pimpinan Luxon. Ia setuju untuk mengizinkan pengenalan RUU Prinsip-Prinsip Perjanjian Waitangi sebagai bagian dari negosiasi pembentukan pemerintahan koalisi, namun tidak akan mendukungnya menjadi undang-undang.

Meski RUU itu tidak akan bisa menjadi UU, pengajuannya sendiri telah menjadi titik pemicu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap anti-Maori oleh sebagian orang, seperti upaya mengurangi prominensi dan penggunaan bahasa Maori di instansi publik.

Polisi mengatakan bahwa hikoi berjalan dengan damai tanpa ada masalah serius yang dilaporkan. (Antariska)

Baca juga:  Suku Maori Marah Tarian Haka Digunakan Pedemo Antivaksin Covid