Program Mudik Gratis Pemerintah Perlu Dibenahi

Jakarta: Pengamat transportasi yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis karena dianggap bermasalah.
 
Dari hasil penelusurannya, ada sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis lebih dari satu penyelenggara. Namun, banyak ditemukan pemudik yang hanya memilih satu penyelenggara. Hal ini dianggap merugikan calon pemudik lainnya karena tidak mendapatkan kuota mudik gratis.
 
"Penyelenggaraan mudik gratis masih perlu dibenahi. Di balik segala keuntungannya, program itu masih menyisakan masalah pengelolaan," ujar Djoko dalam keterangan resmi, Minggu, 21 April 2024.
 
Ia menilai pengawasan cukup ketat hanya dilakukan pada program mudik gratis naik bus oleh pemerintah. Sementara, pengawasan terhadap penyelenggara swasta dianggap minim. Ia berharap ke depannya para penyelenggara mudik gratis saling bersinergi. Hal ini untuk menutup celah pendaftaran dobel oleh calon pemudik.
 
"Setidaknya sinergisitas itu dapat ditunjukkan dalam urusan pendaftaran. Urusan itu sebaiknya dilakukan melalui satu kanal atau situs yang sama," imbuhnya.
 
Menurut Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu dengan adanya satu kanal program mudik gratis, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis dapat dilakukan secara optimal.
 
"Ada data terpadu yang dijadikan acuan bersama. Jika masuk satu kanal, negara bisa mengerti kebutuhannya," ucapnya.
 

Baca juga: 44 Ribu Pemudik Tiba di Jakarta via Kereta

 

Program mudik motor gratis perlu dihapus

 
Selain itu, Djoko juga menyoroti masalah penyelenggaraan program mudik motor gratis. Perlu dipertimbangkan untuk menghilangkan program itu dan diganti dengan penambahan mudik gratis menggunakan bus.
 
Alasannya, karena kuota program mudik motor gratis masih amat minim, sehingga tidak memiliki pengaruh besar terhadap pilihan masyarakat yang tetap mudik dengan sepeda motor saat libur Lebaran.
 
"Jumlah kuota motor gratis hanya 17.880 unit. Ini tidak lebih dari satu persen, bahkan hanya 0,3 persen dari jumlah pemudik motor yang mencapai 6.578.660 unit sepeda motor yang keluar masuk Jabodetabek," jelas Djoko.
 
Dengan memperbanyak kuota mudik gratis dengan bus dari Jabodetabek ke semua ibukota kabupaten/kota, diyakini dapat mengurangi pemudik motor yang masih banyak membawa anak, dan barang melebihi kapasitas angkutnya. Sekaligus, dengan memilih angkutan bus saat mudik dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan raya.
 
"Faktor keselamatan juga lebih terjamin dengan angkutan bus. Ada pengecekan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, termasuk pengemudinya," tutup Djoko.