Ibukota baru. Foto: Kementerian PUPR.
Jakarta: PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mengantongi dua kontrak proyek baru dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua kontrak ini menambah portofolio Hutama Karya di IKN yang kini totalnya berjumlah enam proyek.
Dua kontrak tersebut terkait pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB serta Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN).
Pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB diawali dengan kegiatan penandatanganan oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya, Nyoman Endi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Kaltim, Rozali Indra Saputra, dan Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Kaltim, Anwar Rahmad.
Sementara untuk proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN dimulai dengan penandatanganan kontrak oleh EVP Divisi Sipil Umum Hutama Karya, Ari Asmoko dan sejumlah pejabat terkait PUPR.
segmen gedung dan sanitasi
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo menjelaskan dua kontrak proyek ini berasal dari segmen gedung dan sanitasi.
“Untuk pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan IB ini merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang Kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN ini singkatnya berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien,” ujar Tjahjo dikutip dari kabarbumn, Sabtu, 18 November 2023.
skema proyek
Lebih lanjut, Tjahjo juga menjelaskan dua proyek ini dilakukan dengan skema KSO (Kerja Sama Operasi).
Untuk proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB, Hutama Karya melalui proyek KSO bersama Adhi Karya dan Penta dengan nilai investasi mencapai Rp711,3 miliar.
Sementara untuk konstruksi pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN, melalui KSO Hutama Karya dan WIKA dengan nilai investasi sebesar Rp 435,4 miliar.
Secara rinci, proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB dengan luasan 11,04 Ha, nantinya akan dibangun beragam fasilitas meliputi paviliun presiden, gazebo, gedung masjid kepresidenan beserta kawasannya dengan target penyelesaian di akhir tahun 2024 mendatang.
Selanjutnya, lingkup pekerjaan pada proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN meliputi pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik mulai dari Inspection Chamber (IC) persil sampai pada inlet pit di bangunan IPAL, dengan metode galian terbuka, jacking maupun Horizontal Directional Drilling (HDD) atau sistem pemasangan pipa tanpa galian tanah.
diharapkan rampung 2025
Sementara itu, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2025. Melalui perolehan kontrak kedua proyek ini, Hutama Karya optimis menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini didukung dengan penggunaan digital construction.
“Melalui transformasi digital yang dilakukan perusahaan utamanya dalam proses konstruksi, maka kami optimis proyek yang digarap rampung tepat waktu dengan mutu yang baik,” terang Tjahjo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pembangunan IKN Nusantara menunjukkan komitmen Indonesia dalam pembangunan kota berkelanjutan.
“Kementerian PUPR berperan signifikan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, suplai air, dan kantor-kantor pemerintah,” ujar Basuki.
Sejalan dengan hal itu, Hutama Karya menguatkan perannya untuk turut andil dalam akselerasi pembangunan kawasan IKN Nusantara.
