Pemerintah Diminta Kaji Ulang PSN di Papua Selatan

Jakarta: Pemerintah diminta mengkaji ulang program strategis nasional (PSN), termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua. Program tersebut dianggap mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal masyarakat adat Papua.

"Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya. Kami, Pemuda Katolik se-Tanah Papua, tidak butuh transmigrasi," kata Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Melianus Asso dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pemuda Katolik Papua itu menilai proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tanah Papua. Dia menegaskan proyek nasional tersebut seharusnya mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam.

"Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya," ujar dia.

Pemuda Katolik se-Tanah Papua dalam Kongres Nasional Pemuda Katolik menyatakan sikap tegas menolak dan meminta kaji ulang program tersebut. Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menyampaikan beberapa pandangan yang mengedepankan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

"Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai Laudato Si’ dari Paus Fransiskus (kepedulian terhadap lingkungan), kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah seharusnya memahami bahwa Papua bukanlah wilayah kosong. Transmigrasi dan proyek cetak sawah di sini tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat dan malah menimbulkan keresahan,” jelas Tino.

Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Pegunungan Tadeus Mabel juga menekankan bahwa pemerintah pusat perlu mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri. Menurutnya, hutan di Bumi Cenderawasih itu bukan sekadar sumber daya alam, tapi ‘ibu’ yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

"Kebijakan yang mengabaikan keberadaan hutan Papua dan tradisi kami sama saja dengan mengabaikan kehidupan masyarakat adat yang telah merawat hutan ini selama berabad-abad,” tegas dia.
 

Baca Juga:  TNI-Polri Patroli Ciptakan Pilkada Aman dan Damai di Kabupaten Puncak

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Selatan Fransiskus Xaverius Wambon menyoroti dampak transmigrasi terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua.

“Kami membutuhkan pengakuan dan perlindungan terhadap sumber daya alam serta pengembangan komoditas lokal yang berkelanjutan, bukan sekadar pembukaan lahan besar-besaran yang malah merusak lingkungan,” kata dia.

Kemudian, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya Yoseph Metodius Baru juga turut memperingatkan bahwa berbagai perusahaan ilegal telah beroperasi di Papua. Terutama di sektor penambangan emas dan penebangan kayu telah merusak hutan serta menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat adat.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini dan membuka dialog langsung dengan masyarakat Papua, terutama tokoh adat dan pemuda yang selama ini mengawal isu ini. Tanpa adanya aturan yang kuat dan perlindungan penuh dari pemerintah, kehancuran lingkungan hanya tinggal menunggu waktu,” tutur dia.

Dalam pernyataan bersama ini, Pemuda Katolik se-Tanah Papua meminta agar Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan Pemerintah Provinsi bekerja sama dalam mengatasi isu ini. MRP disebut tidak dapat berjalan sendiri, perlu sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pemuda Katolik terpilih Stefanus Asat Gusma menegaskan akan membawa aspirasi ini ke Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kementerian terkait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Papua didengar dan direspons oleh pemerintah.

"Semoga segera ada ruang dialog yang komprehensif. Pemuda Katolik se-Tanah Papua berharap pemerintah pusat segera memberikan perlindungan penuh terhadap hutan-hutan adat demi keberlanjutan lingkungan hidup serta masyarakat asli Papua," ujar dia.