Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Nasional dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB

Jakarta: Indonesia akan membawa pesan penguatan ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 di New York, Amerika Serikat (AS), pekan depan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pesan tersebut akan menjadi salah satu pokok yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam debat umum UNGA ke-81.

“Pesan utama dalam general debate yang akan disampaikan oleh Indonesia adalah mengenai pentingnya penguatan ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global,” kata Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Kamis, 17 September 2026

Menurut Yvonne, pesan tersebut disampaikan di tengah situasi dunia yang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari ketegangan geopolitik, konflik, ketidakpastian ekonomi, krisis pangan dan energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok.

Karena itu, Indonesia menilai negara-negara tidak dapat hanya mengandalkan sistem global untuk menghadapi berbagai guncangan tersebut. Penguatan ketahanan perlu dimulai dari tingkat nasional, kemudian regional, sebelum berkontribusi pada ketahanan global.

“Jadi, kita kembali dulu ke ketahanan nasional, lalu ke ketahanan regional, dan kemudian menuju ke ketahanan global,” ujarnya.

Selain isu ketahanan, Indonesia juga akan membawa pesan mengenai pentingnya penguatan multilateralisme, perdamaian dunia, reformasi PBB, penguatan Global South, serta peran Indonesia sebagai bridge builder atau pembangun jembatan antarnegara.

Yvonne menekankan, Indonesia ingin mendorong multilateralisme yang tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi mampu menghasilkan kerja sama dan dampak konkret.

“Efektif multilateralisme adalah multilateralisme yang mampu menghasilkan hasil-hasil yang juga konkret. Ini bukan sekadar multilateralisme sebagai konsep yang ingin kita majukan,” katanya.

Dalam penyampaian pesan tersebut, Indonesia juga akan menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan cara-cara damai.