Pendanaan Industri Peternakan Pemicu Krisis Iklim Diminta Disetop

Jakarta: Pendanaan industri peternakan pemicu krisis iklim diminta disetop. Pasalnya, terdapat rencana peningkatan pendanaan hingga US$9 miliar atau setara Rp140 triliun per tahun pada 2030 oleh World Bank.

“Dengan memperluas dan meningkatkan investasi pada industri peternakan intensif, sama saja mendanai percepatan krisis iklim, melanggengkan penderitaan yang kejam pada hewan, hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan masyarakat secara global,” ujar pemimpin kampanye Act for Farmed Animals (AFFA), Elfha Shavira, dikutip melalui keterangan tertulis Jumat, 17 April 2026.
 

AFFA bersama koalisi global Stop Financing Factory Farming (S3F) menggelar aksi serentak di 20 negara guna mendesak World Bank menghentikan pendanaan pada industri peternakan intensif. Salah satunya aksi digelar di depan kantor World Bank Jakarta.

Elfha menegaskan bahwa sistem peternakan intensif berkontribusi besar terhadap pencemaran udara, khususnya partikel halus PM2.5 yang membahayakan kesehatan masyarakat adat dan komunitas rentan. 

Selain itu, penggunaan 80 persen lahan pertanian global untuk industri peternakan dianggap menciptakan ketimpangan pangan karena mayoritas produksi kedelai dunia dialihkan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia.

“Kami berharap World Bank segera berhenti mendanai peternakan intensif dan beralih ke pendanaan yang memperhatikan kesejahteraan hewan serta keberlanjutan bumi,” tegas Elfha.


Koalisi AFFA bersama koalisi global Stop Financing Factory Farming (S3F) menggelar aksi serentak di 20 negara guna mendesak World Bank menghentikan pendanaan pada industri peternakan intensif. Foto: Dok. Istimewa.

Dampak ini dinilai turut berdampak ketahanan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor bungkil kedelai untuk pakan ternak. Ketergantungan ini membuat harga pangan nasional rentan terhadap fluktuasi pasar global, di samping ancaman deforestasi akibat alih fungsi hutan untuk perluasan lahan peternakan yang menghilangkan keanekaragaman hayati.

Managing Director Act for Farmed Animals, Arie Utami, menambahkan bahwa deforestasi masif untuk kebutuhan industri ini merusak keadilan sosial dan ruang hidup masyarakat adat. Ia mendorong sektor perbankan internasional untuk mengubah arah investasi ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

“Deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Deforestasi yang masif untuk peternakan intensif dan pakan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial. Investasi sektor perbankan seharusnya diarahkan pada sistem pangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim seperti pangan nabati yang berbasis lokal di Indonesia,” ucap Arie.