Program MBG Jangkau Perbatasan Indonesia–Timor Leste, Jadi Penggerak Ekonomi

Jakarta: Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Upaya ini kini diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan negara.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. 

Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).
 

Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga. 

Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dengan rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, fasilitas ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas asupan gizi, keberadaan dapur MBG juga diyakini dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya dikutip Senin, 20 April 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.


Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Foto: Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Fasilitas SPPG

Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan. 

Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak hanya itu, infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.

SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin dibangun di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Dengan kehadiran fasilitas ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjangkau masyarakat secara lebih merata, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.