Purnawirawan TNI Ajak Putra-Putri Angkatan Darat Jaga Persatuan

Jakarta: Di tengah kondisi geopolitik global yang terus memanas, kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tekanan mendapat dukungan luas. Respons positif tersebut bahkan datang dari berbagai pihak.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komarudin Simanjuntak menjelaskan komunikasi positif dan hubungan bilateral yang dimiliki Presiden Prabowo di kancah Internasional menjadi salah satu kunci pemerintah Indonesia. Ia berpesan kepada seluruh putra-putri keluarga angkatan darat untuk selalu menanamkan moral jiwa kesatria serta selalu menjaga persaudaraan dan kebersamaan.

"Jaga persatuan, perkuat kebersamaan, jangan beri ruang bagi perpecahan. Karena di tangan kita ini, keutuhan bangsa ini dipertaruhkan," ujarnya dalam pesan tertulis, Sabtu, 2 Mei 2026.
 

Disisi lain, dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo juga datang dari anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke 15 Bambang Soesatyo serta Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Haryara Tambunan 

Haryara mengatakan, bentuk dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dirinya bersama seluruh anggota HIPAKAD di Indonesia akan terus mengkampanyekan pesan positif kepada masyarakat. Hal itu dilakukan melalui sinergitas lintas elemen di berbagai daerah.

"Sebagai warga negara dan bagian dari keluarga angkatan darat yang baik, tentu kita harus dukung kebijakan strategis bapak Presiden Prabowo dengan menyampaikan hal-hal positif serta melawan berita hoaks yang beredar di sekitar kita" Tambahnya.


Halal Bihalal HIPAKAD dihadiri Ketum HIPAKAD, Ketum PPAD, anggota DPR RI, anggota DPRD DKI, perwakilan dari Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Pangkostrad, Danpuspomad, FKPPAL dan DPP Periksha. Dokumentasi/ Istimewa.

Haryara yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Etika dan Kepatuhan Bisnis turut mendukung langkah tegas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memberantas sindikat jaringan BBM dan elpiji subsidi ilegal yang telah merugikan negara hingga Rp243 miliar.

Saat ini, HIPAKAD bersama Haryara Tambunan merupakan ormas yang secara sah tercatat di sejumlah kementerian, institusi, dan lembaga negara. Di antaranya di KBT Mabes TNI dan KBT Mabesad, serta sebagai ormas yang diakui secara Polpum di seluruh Indonesia, dan telah memiliki HAKI di Kemenkumham terkait logo dan atribut lainnya sejak 2018.