Pemerintah Resmi Terapkan B50 Mulai 1 Juli 2026, Airlangga: Hemat Subsidi Energi hingga Rp48 Triliun

Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel sebesar 50 persen pada solar mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini disebut Mandatori Biodiesel B50.
 
"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers 'Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini' secara virtual, Selasa, 31 Maret 2026.
 
Dalam mandatori ini, Airlangga mengatakan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana, produsen, dan distributor utama B50, telah menyatakan kesiapannya. Termasuk dalam pengimplementasian pencampuran (blending) biodiesel ke solar.
 
Ia menyebut, implementasi B50 pada solar ini diyakini akan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sebanyak empat juta kiloliter dalam satu tahun.
 
"Tentu ini dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," tutur Airlangga.
 

Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Produksi Biodiesel B50 Tahun Ini

(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Tangkapan layar konferensi pers)
 

Pastikan stok BBM aman dan stabilitas fiskal terjaga

 
Di sisi lain, Airlangga memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Hal ini ditekankan Airlangga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
 
"Perlu ditekankan kepada masyarakat kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," tegas Airlangga.
 
Ia menambahkan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh.
 
"Situasi ini bukan lah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien," tutur dia.
 
Meski demikian, di tengah meningkatnya kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan antisipasi terkait perkembangan dan dinamika global. Ini sesuai dengan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
 
"Memanfaatkan momentum ini, (pemerintah) melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan delapan butir transformasi budaya kerja nasional ditambah dengan kebijakan energi," urai Airlangga.