RI Butuh Teknologi Ramah Lingkungan, Kementerian ESDM Gandeng Hitachi

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Hitachi Energy untuk melaksanakan penandatanganan Letter of Intent (LoI) terkait pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. 
 
Upaya tersebut diklaim sebagai bentuk berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 atau 12,5 persen dengan kemampuan sendiri, atau 446 juta ton CO2 atau 15,5 persen dengan bantuan internasional pada 2030 sesuai dokumen National Determined Contribution (NDC). Selain itu, cara ini juga dipercaya membantu mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 
 
Penandatanganan yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan Regional Head South Asia Hitachi Energy N Venu itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan CEO Global Hitachi Energy Mr. Claudio Facchin di Zurich, Swiss, pada Januari 2023.
 
Usai menyaksikan penandatanganan, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan pada 2060 diprediksi kebutuhan listrik di Indonesia mencapai 1,942 TWh. Untuk menyuplai kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah membuat roadmap untuk membangun pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 700 GW hingga 2060.
 
"Untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan support dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh stakeholder," ujar Arifin, Senin, 19 Juni 2023.
 
Arifin mengatakan, tantangan besar dalam penyediaan tenaga listrik EBT adalah infrastruktur kelistrikan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber energi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
 
Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan program nasional supergrid, untuk menyambungkan antar pulau di Indonesia, khususnya di pulau-pulau besar di Indonesia. 
 
"Sekarang kita sedang berusaha menyambungkan dari Pulau Sumatra Bagian Utara hingga Pulau Jawa Bagian Timur," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Arifin mengatakan untuk mempercepat program tersebut dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder baik nasional maupun internasional, salah satunya adalah dengan Hitachi Energy yang merupakan salah satu perusahaan pemilik teknologi dan transformasi digital yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi.
 
Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal KESDM Dadan Kusdiana dalam laporannya mengatakan LoI antara Kementerian ESDM dengan Hitachi ini untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
 
"Kesepakatan yang dijalin kedua belah pihak adalah dengan transfer pengetahuan, studi bersama, hingga solusi pengembangan teknologi khususnya dalam bidang infrastruktur kelistrikan," jelasnya.
 
Sementara itu, CEO Hitachi Energy, Claudio Facchin mengatakan Hitachi Energy sangat mendukung pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan percepatan transisi energi merupakan kunci menuju NZE dan mengatasi darurat iklim.
 
"Fokus area dari kolaborasi teknis ini meliputi integrasi energi terbarukan, interkonektor, kualitas daya, teknologi Grid Edge, serta solusi digital untuk menangani kompleksitas pasokan dan permintaan listrik yang baru. Ini adalah contoh kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan energi yang berkelanjutan di masa depan untuk semua orang," jelasnya.