Presiden Prabowo: Kapolri Listyo Alamat Enggak Diganti-ganti Nih

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berkelakar saat memberikan sambutan di depan 200 ribu buruh dalam kegiatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Kepala Negara mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak diganti-ganti.

Pernyataan ini keluar setelah Presiden Prabowo menyapa Listyo. Kemudian, Kepala Negara menyebut memiliki kesamaan nama dengan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut, yaitu sama-sama memiliki nama Prabowo.

"Yang terhormat kepala kepolisian republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sak keranjang gitu," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya, Kamis, 1 Mei 2025.

Selanjutnya, Prabowo Subianto menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Lagi-lagi, ada kesamaan nama yang juga melekat pada Panglima TNI, yaitu Subianto.

"Panglima TNI jenderal Agus Subiyanto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo. Panglima TNI namanya Subiyanto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah ini alamat enggak diganti-ganti ini Kapolri," ungkap dia.

Memang, Kapolri Jenderal Listyo masih dipertahankan Prabowo Subianto. Listyo memimpin Korps Bhayangkara sejak masa pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), tepatnya 27 Januari 2021. Listyo juga masih berusia 55 tahun. Ia masih punya waktu tiga tahun lagi menuju purna tugas.

May Day digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat sejak Kamis pagi. Sebanyak 200 ribu buruh dari wilayah Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas. 

Hadir dari pimpinan serikat buruh antara lain Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Eli Rosita Silaban; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau Presiden (KSPI), Said Iqbal; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. 

Para buruh menyuarakan langsung enam poin tuntutan di depan Presiden Prabowo. Mulai dari penghapusan outsourcing dalam dunia kerja, upah layak, dan pembentukan Satgas PHK.

Buruh juga mendesak agar sejumlah rancangan undang-undang (RUU) disahkan. Yakni, RUU Ketenagakerjaan, RUU PPRT, serta sahkan RUU Perampasan Aset.