Mantan Juara UFC Conor McGregor Calonkan Diri sebagai Presiden Irlandia

Dublin: Bintang Mixed Martial Arts (MMA) dan mantan juara UFC, Conor McGregor, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia. Dalam pernyataannya, McGregor menegaskan penolakannya terhadap Pakta Migrasi Uni Eropa (UE) dan berjanji akan mendorong referendum publik untuk menentukan sikap negara terkait kebijakan tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, McGregor menyatakan sikap kritis terhadap dukungan pemerintah Irlandia terhadap Pakta Migrasi UE yang mewajibkan seluruh negara anggota, termasuk Irlandia, untuk mengadopsi kebijakan tersebut paling lambat 12 Juni 2026. 

Ia menuduh pemerintah mengabaikan suara rakyat dan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada warga Irlandia menentukan keputusan akhir melalui referendum.

"Siapa lagi yang akan berdiri menentang pemerintah dan melawan undang-undang ini? Setiap kandidat presiden lain yang mereka ajukan tidak akan memberi perlawanan apa pun. Saya akan!" ujar McGregor, seperti dikutip Anadolu, Jumat 21 Maret 2025.

McGregor menegaskan bahwa meskipun ia menolak kebijakan tersebut, keputusan akhir seharusnya berada di tangan rakyat. 

"Sebagai presiden, saya akan mengajukan undang-undang ini ke referendum. Meskipun saya sangat menentang pakta ini, keputusan bukanlah hak saya atau pemerintah, melainkan hak rakyat Irlandia! Selalu! Itulah demokrasi yang sebenarnya!" tegasnya.

Lebih lanjut, McGregor mempertanyakan alasan di balik dukungan penuh pemerintah terhadap kebijakan migrasi tersebut dan menyerukan adanya perdebatan terbuka yang diikuti dengan pemungutan suara oleh masyarakat.

Pencalonan McGregor memposisikannya sebagai penantang serius bagi kelompok politik arus utama menjelang pemilihan presiden Irlandia yang harus dilaksanakan paling lambat 11 November 2025.

Pemerintah Irlandia sendiri berada di bawah tekanan untuk menerapkan Pakta Migrasi Uni Eropa yang bertujuan mereformasi kebijakan suaka dan migrasi di seluruh wilayah UE. Kebijakan tersebut mewajibkan negara anggota untuk memberlakukan peraturan baru dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, pemerintah Irlandia belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan McGregor atau tuntutannya untuk mengadakan referendum publik terkait Pakta Migrasi UE.


(Muhammad Reyhansyah)