Indonesia Galang Dukungan Negara OACPS untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB 2029-2030

Jakarta: Pemerintah Indonesia mulai menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik untuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029–2030.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam rangkaian pertemuan dengan negara anggota Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS).

"Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral sekaligus penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia di DK PBB periode 2029–2030," kata Nabyl dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Upaya itu dilakukan saat Wamenlu Arrmanatha menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OACPS di Malabo, Guinea Khatulistiwa, pada 27–29 Maret 2026.

Di sela KTT, Wamenlu Arrmanatha melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Sudan dan Presiden Gabon, serta bertemu dengan sejumlah menteri luar negeri, antara lain dari Botswana, Seychelles, Sao Tome dan Principe, serta Guinea Khatulistiwa, untuk membahas dukungan terhadap pencalonan Indonesia.

Selain itu, Wamenlu Arrmanatha juga mengikuti berbagai sesi dialog dengan mitra strategis dan menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Ia menekankan perlunya kolaborasi dalam isu kedaulatan digital, ketahanan teknologi, ekonomi biru, serta ketahanan iklim.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan pada 14 Januari 2026 mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030.

Indonesia tercatat telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2021, serta pernah menjabat sebagai Presiden DK PBB pada Agustus 2020.

Baca juga:  Indonesia Ajukan Diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029-2030