Indonesia Dinilai Butuh Sistem Perhubungan Nasional yang Berkelanjutan

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya membangun sistem perhubungan nasional yang terintegrasi, aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini bisa jadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan ini disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045' memperingati Hari Perhubungan Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang transportasi, mulai dari pemerintah, operator transportasi publik, dunia usaha, akademisi, praktisi, hingga generasi muda.

Ibas mengatakan Hari Perhubungan Nasional tidak semestinya hanya menjadi momentum seremonial. Perhubungan merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional karena menyangkut bagaimana manusia, barang, informasi, dan kesempatan dapat bergerak secara efisien di seluruh wilayah Indonesia.

"Ketika kita berbicara tentang perhubungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 September 2026.

Ia menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar membutuhkan sistem konektivitas yang mampu menjembatani berbagai wilayah secara efektif.

Pada saat yang sama, pembangunan konektivitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya fiskal negara, serta kebutuhan pembiayaan sektor lainnya. Seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, energi, pangan, dan infrastruktur.

Menurut Ibas, tantangan pembangunan transportasi nasional tidak semata terletak pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi bagaimana menciptakan arsitektur pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan pembangunan konektivitas dilakukan secara konsisten.

"Kalau kita serius membangun konektivitas menuju 2045, kita tidak bisa berpikir hanya dalam siklus satu tahun anggaran. Kita membutuhkan pembiayaan multiyears," kata dia.

Ia menyebut APBN dan APBD perlu berperan sebagai pemicu, sementara BUMN, skema KPBU, investasi swasta, serta pembiayaan pembangunan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan konektivitas nasional. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Infrastruktur Berbasis Sistem

Ia juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Indonesia dinilai perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada proyek menuju pendekatan yang berorientasi pada sistem.

"Bukan hanya bertanya, berapa kilometer jalan yang kita bangun? Tetapi berapa waktu yang kita hemat untuk rakyat," ujarnya.

Demikian pula dengan pembangunan pelabuhan. Ukuran keberhasilannya tidak hanya pada jumlah pelabuhan yang dimiliki, tetapi juga seberapa cepat dan efisien barang dapat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pendekatan serupa juga perlu diterapkan terhadap seluruh moda transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara.

"Jalan tidak boleh berdiri sendiri. Pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. Bandara tidak boleh berdiri sendiri. Kereta api tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya harus menjadi satu sistem perhubungan nasional,” tegasnya.

Ia menilai integrasi antarmoda menjadi semakin penting di tengah kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menekan biaya logistik, mengurangi waktu tempuh, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Konektivitas, Teknologi, dan Mobilitas Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045'

Teknologi Harus Membangun Ekosistem

Transformasi teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan transportasi masa depan. Memasuki era kecerdasan artifisial (AI), kendaraan listrik, smart port, smart airport, digital logistics, dan intelligent transportation system, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi mobilitas. Namun, transformasi tersebut tidak boleh berhenti pada pembelian teknologi.

"Kita jangan hanya membeli teknologinya. Kita harus membangun ekosistemnya," ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu.

Ia mengatakan integrasi data, integrasi layanan, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi prasyarat agar pemanfaatan teknologi benar-benar menghasilkan layanan transportasi yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa transformasi digital perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia serta kesiapan institusi dan regulator.

Mendukung Mobilitas yang Aman dan Berkelanjutan

Ibas turut menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Termasuk, kecelakaan transportasi darat, laut, dan kereta api, serta peristiwa yang terjadi dalam peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ia berharap seluruh peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk terus memperkuat sistem keselamatan, mitigasi bencana, serta perlindungan bagi masyarakat maupun insan media.

"Semoga para korban yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan, serta para korban yang masih dalam perawatan segera diberikan kesembuhan," tutur dia.

Ia menegaskan bahwa kemajuan transportasi tidak boleh hanya diukur dari kecepatan mobilitas. Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pembangunan berkelanjutan bukan berarti pembangunan yang lebih lambat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak memindahkan biayanya kepada generasi berikutnya," ungkap dia.