Airlangga: Negara Berkembang Perlu Terlibat dalam Tata Kelola Global

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negara berkembang perlu aktif terlibat dalam proses pembentukan tata kelola global agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam berbagai ketentuan internasional.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 13 September 2026.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).

Menurut Airlangga, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi tata kelola global menjadi kian penting di tengah perubahan lanskap geopolitik.

Indonesia, lanjutnya, terus mendorong reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih responsif terhadap perubahan global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Reformasi tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta lembaga-lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.

Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

(Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama KTT BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Foto: Dok Kemenko Perekonomian)

Sejumlah substansi strategis

Pada Keketuaan India 2026, BRICS turut membahas sejumlah substansi strategis, antara lain penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Di bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

Dalam KTT BRICS hari pertama, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi khusus bagi negara anggota BRICS bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”

Presiden menekankan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional dengan diperkuat melalui kerja sama regional, hingga dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Prabowo juga menilai kekuatan kolektif BRICS dapat berperan dalam memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo menegaskan.

Adapun KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda yang antara lain membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.