Qodari Tegaskan Kebijakan Presiden Prabowo Dongkrak Kesejahteraan Petani

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membeberkan sejumlah kebijakan taktis Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Serangkaian insentif mulai dari penurunan harga pupuk subsidi hingga modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) dinilai sukses mendongkrak kesejahteraan petani.

"Pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional," ujar Qodari dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Juni 2026.
 

Qodari menjelaskan salah satu terobosan krusial yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjamin ketersediaan pupuk subsidi dengan melipatgandakan kuota menjadi 9,5 juta ton. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, rantai birokrasi dipangkas agar distribusi dari PT Pupuk Indonesia langsung menuju Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi.

Sistem penebusan pun dipermudah secara digital hanya dengan membawa KTP. Dari segi harga, pemerintah telah menurunkan harga pupuk urea subsidi sebesar 20 persen menjadi Rp1.800 per kilogram, serta pupuk NPK menjadi Rp1.840 per kilogram sejak Oktober 2025. Sektor perikanan juga kembali mendapat jatah pupuk subsidi sebanyak 295.000 ton setelah sempat mandek selama empat tahun.

"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," papar Qodari.

Selain pembenahan sektor pupuk, akselerasi mekanisasi pertanian juga digenjot melalui alokasi anggaran Rp4,19 triliun dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan 38.969 unit alsintan pada tahun 2026. Alat modern seperti traktor, combine harvester, hingga drone penyemprot hama kini disalurkan secara masif dibantu skema kredit bunga ringan dari bank pemerintah.


Ilustrasi petani. Foto: Dok. Media Indonesia.

Di sisi hilir, kebijakan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram terbukti menjaga pendapatan petani tetap menguntungkan. Integrasi kebijakan hulu-hilir ini berdampak langsung pada data produksi beras nasional 2025 yang menembus angka 34,69 juta ton berdasarkan rilis BPS, yang juga selaras dengan data FAO dan USDA.

Rentetan rapor hijau ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup para produsen pangan di daerah. Indikator ekonomi menunjukkan daya beli dan kapasitas finansial para petani tanah air kini berada dalam tren yang sangat positif.

"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir, yang berarti ekonomi dan daya beli para petani kini semakin membaik," ucap Qodari.