Dampak Sanksi AS Memburuk, Kuba Liberalisasi Harga Bahan Bakar Nasional

Havana: Pemerintah Kuba pada Selasa, 12 Mei 2026, mengumumkan rencana meliberalisasi harga bahan bakar dengan mengakhiri sistem harga tetap untuk komoditas energi di tengah sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) dan memburuknya kelangkaan bahan bakar.

Dalam pernyataannya, Kementerian Keuangan dan Harga Kuba mengatakan harga penjualan bahan bakar dalam mata uang asing akan disesuaikan naik atau turun berdasarkan biaya riil setiap operasi mulai 15 Mei.

Sebelumnya, pemerintah Kuba mempertahankan harga bahan bakar tetap sebagai upaya menghadapi tekanan dan volatilitas yang meningkat di pasar energi global.

Namun blokade ekonomi Amerika Serikat dan pembatasan terhadap pendapatan minyak Kuba disebut membuat sistem tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.

"Sistem ini tidak dapat dipertahankan secara ekonomi dalam kondisi saat ini," demikian isi pernyataan tersebut, dikutip dari Anadolu, Rabu, 13 Mei 2026.

"Karena itu, ke depan akan ada berbagai harga eceran bahan bakar yang dipublikasikan di stasiun layanan, mencerminkan biaya impor riil yang dihadapi masing-masing pelaku ekonomi. Harga-harga ini akan dipengaruhi pemasok, biaya pengiriman, jalur distribusi, asuransi, risiko, dan fluktuasi pasar internasional," lanjut pernyataan itu.

Krisis Energi Memburuk

Pemerintah Kuba menyebut perintah eksekutif yang dikeluarkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 9 Januari dan 1 Mei telah membatasi pasokan minyak ke Kuba.

Kondisi itu disebut berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat Kuba dan membuat negara Karibia tersebut terus berada dalam situasi bertahan hidup.

Saat ini, kapasitas Sistem Kelistrikan Nasional Kuba hanya mencapai 1.250 megawatt, sementara kebutuhan listrik meningkat menjadi 2.884 megawatt, sehingga terdapat defisit sebesar 1.649 megawatt.

"Kuba menuntut haknya yang tidak dapat dicabut untuk mengimpor bahan bakar guna menjamin pembangunan ekonomi dan sosial negara serta kesejahteraan rakyatnya," demikian isi pernyataan pemerintah Kuba.

Baca juga:  Presiden Kuba Tuduh AS Cari Dalih untuk Intervensi Militer