Piala Dunia 2026 Dibayangi Ketegangan Geopolitik, Kebijakan Imigrasi AS Jadi Sorotan

Jakarta: Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko menghadapi sorotan sejak sebelum turnamen dimulai. Kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat, persoalan visa sejumlah peserta, hingga isu keamanan menjadi perhatian menjelang ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Turnamen edisi 2026 akan menjadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara. Sebanyak 78 dari total 104 pertandingan akan dimainkan di 11 kota di Amerika Serikat, sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menjadi tuan rumah 13 pertandingan.

Namun, penyelenggaraan turnamen tahun ini berlangsung di tengah ketegangan politik dan kebijakan perbatasan yang lebih ketat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Amnesty International sebelumnya memperingatkan bahwa kebijakan imigrasi dan pengamanan perbatasan Amerika Serikat berpotensi memengaruhi pemain maupun suporter dari negara-negara peserta.

Sejumlah insiden telah terjadi menjelang pembukaan turnamen. Seorang wasit asal Somalia dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat. Penyerang tim nasional Irak, Aymen Hussein, juga sempat menjalani pemeriksaan selama tujuh jam dan pemeriksaan telepon genggam sebelum akhirnya diizinkan masuk ke negara tersebut.

Beberapa anggota rombongan tim Irak lainnya, termasuk fotografer tim, dilaporkan tidak memperoleh izin masuk.

Tim nasional Iran juga menghadapi kendala menjelang turnamen. Di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran, FIFA mengizinkan Iran memindahkan pusat persiapannya dari Amerika Serikat ke Meksiko. 

Media pemerintah Iran melaporkan sejumlah staf tim gagal memperoleh visa, meski para pemain akhirnya mendapatkan visa untuk tampil pada pertandingan fase grup yang digelar di wilayah Amerika Serikat.

Kebijakan Visa Jadi Sorotan

Pemerintahan Trump tahun ini memberlakukan larangan perjalanan penuh maupun sebagian terhadap warga dari 39 negara. Pemerintah AS memberikan pengecualian bagi atlet, pelatih, dan staf pendukung yang terlibat dalam Piala Dunia 2026 serta Olimpiade Los Angeles 2028.

Meski demikian, pengecualian tersebut tidak secara otomatis berlaku bagi suporter, media asing, maupun sponsor dari negara-negara yang terdampak pembatasan perjalanan.

Empat negara peserta Piala Dunia 2026 masuk dalam daftar pembatasan perjalanan tersebut, yakni Iran dan Haiti yang menghadapi larangan penuh, serta Pantai Gading dan Senegal yang dikenai pembatasan sebagian.

Selain itu, sejumlah negara peserta lain seperti Mesir, Ghana, Yordania, Maroko, Uruguay, dan Uzbekistan juga masuk dalam daftar negara yang terdampak penghentian sementara pemrosesan visa imigran oleh pemerintah AS.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kehadiran suporter internasional pada turnamen yang diperkirakan akan menarik lebih dari satu juta pengunjung dari berbagai negara. Selain persoalan imigrasi, aspek keamanan juga menjadi perhatian penyelenggara.

Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan hibah senilai USD846 juta kepada sembilan negara bagian tuan rumah untuk memperkuat keamanan siber, kesiapsiagaan darurat, perlindungan terhadap ancaman drone, dan pengamanan lainnya selama turnamen berlangsung.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa dokumen pengarahan intelijen Amerika Serikat dan FIFA memperingatkan meningkatnya potensi ancaman serangan ekstremis, gangguan terhadap infrastruktur transportasi, serta kerusuhan sipil yang dipicu ketegangan politik domestik dan konflik internasional.

Di Meksiko, kekerasan kartel juga sempat menjadi perhatian setelah kerusuhan terjadi di Guadalajara menyusul operasi yang menargetkan pemimpin kartel narkoba El Mencho pada Februari lalu.

Sementara itu, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyoroti kesiapan negara tuan rumah dalam memenuhi komitmen perlindungan HAM yang menjadi salah satu syarat penyelenggaraan Piala Dunia.

Amnesty International dalam laporannya pada Maret menyebut Amerika Serikat sedang menghadapi "darurat hak asasi manusia" yang berkaitan dengan kebijakan imigrasi dan perbatasan. 

Adapun Human Rights Watch menyatakan sebagian besar komite kota tuan rumah belum menyusun rencana aksi HAM yang dinilai memadai.

Meski menghadapi berbagai tantangan, FIFA tetap melanjutkan persiapan menuju turnamen yang akan menjadi Piala Dunia pertama dengan format 48 peserta. Ajang ini juga akan menjadi uji coba penting bagi model penyelenggaraan bersama beberapa negara, sebelum format serupa kembali diterapkan pada Piala Dunia 2030.