Kebutuhan Pengungsi Jadi Prioritas, Koordinasi Penanganan Gempa oleh Pemprov NTT Perlu Diperkuat

Kupang: Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana gempa bumi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di pengungsian terpenuhi.

Ketua Pemuda Bulan Bintang NTT Rian Hidayat mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan kondisi darurat. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan serta akses terhadap kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.

Rian menilai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peran strategis dalam memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, mulai dari pendataan wilayah terdampak hingga distribusi bantuan.

“Dalam kondisi bencana, pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses terhadap pangan, air bersih, kesehatan, tempat tinggal sementara, serta kebutuhan dasar lainnya melalui mekanisme penanganan bencana yang terencana dan akuntabel,” kata Rian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Agustus 2026.

Rian mengatakan penanganan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bantuan, tetapi juga memastikan distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Forkopimda memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak, evakuasi warga, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
 

Menurut Rian, pemerintah daerah juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi bencana, langkah penanganan, serta penggunaan sumber daya dan anggaran untuk penanggulangan bencana. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan secara transparan dan masyarakat memperoleh informasi mengenai bantuan serta layanan yang tersedia.

Rian juga menyoroti kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan setelah gempa. Ia menilai kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya perlu menjadi perhatian utama pemerintah selama warga masih berada di pengungsian.

Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dan ditangani sesuai kondisi di lapangan.


Bangunan runtuh usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Dokumentasi/ BNPB.


Rian menegaskan kritik terhadap penanganan bencana merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Ia berharap masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di NTT.

Ia menilai pernyataan Gubernur NTT yang meminta masyarakat terlebih dahulu berutang kepada warung untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menghadapi kondisi bencana tidak tepat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar tidak semestinya dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme utang, terlebih kepada pelaku usaha kecil yang juga memiliki keterbatasan modal.

“Dalam keadaan bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya pernyataan yang disampaikan, tetapi pada sejauh mana negara mampu hadir menyelamatkan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat NTT membutuhkan kepemimpinan yang hadir di tengah krisis, bukan sekadar imbauan agar masyarakat bertahan dengan cara berutang,” tegas Rian.