Relaksasi Terukur Bahlil Diyakini Jaga Keseimbangan Produksi SDA dan Keberlanjutan Energi

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menerapkan kebijakan relaksasi terukur pada produksi komoditas energi dan mineral. Kebijakan itu diyakini bisa menjaga keseimbangan produksi sumber daya alam (SDA) dan keberlanjutan energi. 

"Saya mendukung kebijakan relaksasi terukur untuk produksi sumber daya yang menjadi kebijakan Menteri ESDM. Kebijakan ini mengendalikan produksi sumber daya mineral  indonesia di pasar global secara proposional dan terukur dengan memperhitungkan target penerimaan pajak, cadangan minimum stok sumber daya  mineral serta margin profit sektor swasta,” kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, Jumat, 27 Maret 2026.

Selain itu, Abdul Rahman menilai kebijakan relaksasi terukur akan memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha. Ia menyebut secara faktual, kebijakan pengendalian produksi  menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar. 

Seperti pada 2026, pemerintah menetapkan produksi batu bara sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton sebagai bagian dari strategi pengendalian pasokan. Di sisi lain, produksi nikel juga disesuaikan menjadi sekitar 250–270 juta ton, guna menyesuaikan dengan kapasitas industri hilir dan menjaga stabilitas harga global. 

"Langkah ini terbukti relevan karena harga batu bara global sempat bergerak di kisaran US$130–139 per ton pada Maret 2026 di tengah gangguan pasokan energi global, menunjukkan sensitivitas harga terhadap kebijakan produksi," ujar Abdul Rahman. 

Di sisi lain, Abdul menyebut dorongan hilirisasi terus diperkuat. Pemerintah saat ini menjalankan sedikitnya 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai sekitar US$38,63 miliar atau setara Rp618 triliun, yang menjadi bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. 

Maka itu, Abdul Rahman menegaskan kebijakan relaksasi terukur merupakan pendekatan yang adaptif dan berbasis data, yang mampu menjembatani kepentingan negara, keberlanjutan sumber daya, serta stabilitas pasar global.

“Kita beri kepercayaan penuh kepada Menteri ESDM untuk menghitung secara objektif dalam menentukan sebagai turunan dari kebijakan relaksasi terukur dalam produksi sumber daya,” ungkap Abdul.

Ia menambahkan, di tengah volatilitas harga komoditas dan tekanan geopolitik global, kebijakan yang menitikberatkan pada keseimbangan produksi, keberlanjutan cadangan, dan penguatan hilirisasi akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia. Tanah air tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga kekuatan utama dalam rantai nilai energi dan mineral dunia.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Foto: Dok. Istimewa

Di sisi lain, sumber daya alam merupakan aset negara yang penggunaannya harus memperhitungkan kepentingan lintas generasi.

“Tidak bijak jikalau sumber daya yang kita miliki dihabiskan untuk satu generasi demi mengejar keuntungan jangka pendek” ujar mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu.

Sebelumnya, Menteri Bahlil menegaskan pemanfaatan sumber daya mineral harus memperhatikan kepentingan negara, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Rabu, 25 Maret 2026. Menurutnya, produksi sumber daya mineral harus bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar global. 

Untuk itu produksi sumber daya mineral harus dinamis memperhatikan momentum tingkat harga energi dan mineral di pasar global. Bahlil membuka peluang relaksasi produksi yang terukur untuk menjaga pasokan sumber daya mineral memenuhi permintaan global. Ketegangan geopolitik global berpotensi menghambat pasokan sumber daya energi dan mineral.