Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta: Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, PKS dinilai telah memunculkan narasi yang menyerang Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik melalui keterangan tertulis, Minggu, 28 April 2024.

Mahfuz menuturkan PKS kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Dia mencontohkan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.
 

Baca: Ditanya soal Gabung ke Prabowo-Gibran, Cak Imin: Sudah Jelas Itu

Mahfuz mengatakan PKS berpotensi terbelah dengan massa ideologisnya apabila menjadi bagian dari poros pendukung Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM). Terlebih alasan PKS ingin gabung sekadar proses politik yang sudah tuntas.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," ucap Mahfuz.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar beri sinyal menerima gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. PKS ingin seperti NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diajak gabung oleh Prabowo.

"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu," kata Aboe usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.