Kadin Dorong Peluang Pengembangan Industri Hijau

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan follow-up dari komitmen yang telah disepakati dalam COP 28 sebagai konferensi tingkat tinggi yang menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Sedikitnya ada empat Pilar Agenda Aksi Presidensi dalam COP 28. Diantaranya yaitu mempercepat transisi energi, memperbaiki pendanaan iklim, berfokus pada manusia, kehidupan, dan mata pencaharian, serta mendukung seluruh kegiatan dengan inklusivitas sepenuhnya. Sebagai salah satu perwakilan Indonesia untuk COP 28, Kadin Indonesia turut menjadi bagian dari upaya promosi dan menyambut baik adanya komitmen pembiayaan dengan nilai total USD83,76 miliar atau setara Rp1,3 kuadriliun.

Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengatakan, climate related trade measures yang makin marak membuat kalangan usaha harus melihat peluang untuk pengembangan industri hijau yang berjalan seiring dengan transisi energi nasional.

“Kami melihat agregasi demand energi bersih ini dapat membantu iklim investasi dan tentunya bisa memberi kepastian dari sisi penyerapan pasokan listrik. Bilamana kita bisa mengambil peluang ini maka Indonesia bisa mengambil posisi strategis dalam peta kompetisi industri hijau global ,” ujar dia dikutip dari keteranganya, Sabtu, 16 Desember 2023.

Tidak hanya labelisasi kalori atau kandungan gula lagi tetapi carbon rated final product atau tabel kadar emisi yang digunakan untuk membuat sebuah produk akan menjadi tren dalam selera para pembeli global di masa mendatang.

“Di dalam salah satu program yang diinisasi Kadin TRANSISI yakni GIDI atau Green Industrial Development Initiative, kita akan dorong demand creation dan linkage program suplai dan demand  investor dalam dan luar negeri di industri hijau seperti green steel, green aluminium, green data center sehingga ada ceruk pasar yang bisa menjadi penopang ekonomi baru di Indonesia pasar masa mendatang seiring dengan clean energy pathway atau RUPTL hijau kita” tambah Anthony.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani meyakini, jika pembiayaan yang ada bisa membawa imbas yang cukup besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim.

“Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau. Program pembiayaan climate finance diantaranya untuk  mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga sektor pengembangan energi terbarukan, serta pendanaan khusus untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim,” kata dia.

Bantuan pendanaan yang digelontorkan tersebut terbagi menjadi tiga sektor yakni pembiayaan energi terbarukan sebesar USD5 miliar, sektor pangan USD3,1 miliar, dan USD2,7 miliar untuk sektor kesehatan, serta selebihnya untuk sektor lain.

“Dukungan  untuk mengurangi emisi karbon dalam Kerangka Kerja NDC telah ditingkatkan oleh Indonesia di tahun 2022. Tetapi Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025. Ini akan memunculkan peluang penambahan kapasitas energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi  serta peningkatan investasi yang mendukung transisi energi,” terangnya lebih lanjut.

kolaborasi dengan berbagai pihak

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju, sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada tahun 2022 mengalir ke Eropa. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar 1 persen setiap tahun sejak 2015.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, turut menyampaikan Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk  mencapai target Net Zero Emission 2060, terutama lewat pendanaan iklim yang tidak membebani kepentingan negara berkembang.

“Pemerintah selalu terbuka untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh,” ujar Rachmat.