Pemprov DKI Kaji Sanksi Pencabutan KJP Pelajar yang Ikut Demo di DPR

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada para pelajar atau siswa SMA penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ikut aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Sanksi bisa berupa pencabutan fasilitas KJP.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, belum menentukan sanksi hukuman yang akan diberikan. Saat ini pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat untuk diajarkan lebih bijak berdemokrasi.

"Kita lakukan pembinaan bagi mereka, kita ajarkan bagaimana berdemokrasi dengan baik," ujar Budi kepada awak media di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin, 26 Agustus 2024.
 

Baca juga: Uji Coba Serentak Makan Bergizi Gratis di Jakarta Dilakukan Pekan Depan

Sanksi pencabutan pemberian dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat demo masih belum diberlakukan. Pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Ya nanti kita lihat (dicabut atau tidak)," papar Budi.

Sebagai informasi, sejumlah pelajar DKI Jakarta ikut ditahan pada saat demonstrasi. Disdik menyebutkan ada 85 pelajar yang terlibat.

"Kalo di Polda ada 7, kalau di Polres Jakbar 78. Tinggal menyisakan 7, tapi semua sudah dipulangkan sepertinya," ungkap Budi.