Rencana Prabowo Membangun 22 Kodam Baru Dikritik

Jakarta: Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritisi rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membangun puluhan komando daerah militer (kodam) baru. Rencana ini berpotensi terwujud jika Prabowo terpilih menjadi presiden.

"Nah, yang perlu kita khawatirkan sekarang lebih parah adalah tentang rencana Menteri Pertahanan (Prabowo) untuk membangun struktur komando teritorial di seluruh provinsi Indonesia yang kemudian disambut oleh Panglima TNI (Jenderak Agus Subiyanto) dan KASAD bahwa akan menambah 22 struktur komando teritorial baru," kata Al Araf dalam program Newsmaker Medcom, Sabtu, 16 Maret 2024.

Al Araf mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki 15 struktur komando teritorial. Keinginan Prabowo bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) soal pembangunan struktur komando teritorial dengan melibatkan TNI ditegaskan melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Di mana disebutkan bahwa di dalam Pasal 7 di dalam pasal pengaturan tentang gelar dan kekuatan pertahanan TNI itu disebutkan bahwa gelar kekuatan TNI tidak boleh untuk mengikuti kepentingan politik praktis serta tidak mengikuti struktur administrasi pemerintahan daerah dari gubernur sampai desa. Karena dia struktur militer berbeda dan dengan struktur birokrasi sipil," jelas Al Araf.

Rencana Prabowo dinilai akan menjadi masalah, apalagi dilantik menjadi presiden tahun ini. Menurutnya, pembangunan struktur komando teritorial itu akan menjadi masalah secara regulasi karena berkaitan dengan undang-undang. Terlebih, kata Al Araf, struktur teritorial TNI adalah bagian dari struktur politik TNI pada era orde baru.

"Memang dia pernah dibentuk pada era orde lama pada masa Nasution untuk menghadapi agresi militer, tapi pada orde lama itu hanya untuk sementara, tidak permanen," ucap peneliti Imparsial itu.
 

Baca juga: Prabowo Dapat Ucapan Selamat dari Joe Biden

Al Arar menjelaskan pada era orde baru, Soeharto ingin membangun kekuatan politik otoritariannya, dia membangun doktrin dwifungsi TNI. Yakni TNI bisa berfungsi secara sosial, politik dan fungsi pertahanan.

"Akhirnya militer mendominasi kekuatan politik pada era orde baru dan menjadi penopang rezim otoritarian Soeharto. Apa struktur yang digunakan oleh Soeharto dan orde baru dalam menopang rezim otoritarian adalah struktur teritorial," ucapnya.

Al Araf mengatakan doktrin dwifungsi struktur teritorialnya terbangun karena struktur itu dari gubernur, pusat sampai desa. Nantinya bisa memantau dan mengontrol pergerakan masyarakat.

"Ini menjadi berbahaya dalam dinamika politik era orde baru," ungkapnya.