Bocoran Mekanisme UMP dan UMK 2027, Simak Tahapan Penetapannya

Jakarta: Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) 2027. Proses pembahasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha, sembari menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal UMP 2027 rampung pada akhir November 2026. Pembahasan tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Salah satu hal yang masih dihitung pemerintah adalah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil perhitungan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan formula pengupahan, termasuk tindak lanjut amanat undang-undang mengenai KHL dan survei yang diperlukan.

Mekanisme penghitungan UMP dan UMK 2027

Penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Penghitungannya mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa sebesar 0,5-0,9. Indeks ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Besaran UMP akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, persiapan penetapan UMK 2027 juga mulai dilakukan melalui koordinasi di tingkat kabupaten atau kota.

Namun, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis dan formula resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menetapkan upah minimum 2027.
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Usulan kenaikan upah minimum 2027

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen. Usulan ini mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah.

Berdasarkan perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, inflasi pada Oktober 2025 hingga September 2026 mencapai rata-rata 3,20 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,43 persen.

Dengan indeks alfa 0,9, kenaikan upah minimum diperkirakan mencapai 7,8 persen. Namun, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan rata-rata nasional sebesar 7,5 persen dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tiap daerah.

Iqbal menilai kenaikan upah tidak serta-merta menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menutup usaha. Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi permintaan pasar internasional, situasi ekonomi global, dan tingginya biaya produksi.

Gubernur Jateng serap aspirasi buruh dan pengusaha

Persiapan penetapan upah minimum 2027 juga dilakukan di daerah. Mengutip laman resmi Humas Jawa Tengah pada 3 November 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berdialog dengan perwakilan buruh, pekerja, dan pengusaha di Semarang.

Pertemuan tersebut membahas UMP, UMK, upah sektoral, dan masalah ketenagakerjaan. Masukan dari para peserta akan menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dan kabupaten atau kota.

Perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT), Pratomo Hadinata, mengusulkan agar upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Ia juga meminta pemerintah memperluas penerapan upah sektoral.

Sementara itu, perwakilan Konfederasi Serikat Nusantara dan Federasi Serikat Pekerja Independen, Waluyo, berharap kenaikan UMP Jawa Tengah diikuti kenaikan UMK di daerah.

Para pekerja juga menyoroti masalah kontrak kerja jangka pendek, batasan usia saat melamar pekerjaan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari pihak pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyoroti kondisi pelabuhan yang dinilai menghambat kelancaran pasokan bahan baku industri.

Ahmad Luthfi menyatakan terbuka menerima masukan dari buruh dan pengusaha sebelum pemerintah kabupaten atau kota menyusun rekomendasi upah minimum.

Dengan demikian, mekanisme penetapan UMP dan UMK 2027 masih berada dalam tahap pembahasan dan persiapan. Besaran resmi upah minimum belum ditetapkan karena pemerintah masih menghitung KHL, membahas formula pengupahan, serta menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat. (Hasri Khairunnisa)