Makar

MAKAR rupanya punya banyak jalan menuju Istana. Dahulu orang membayangkan makar sebagai gerombolan bersenjata, tank yang merangsek ke pusat kekuasaan, atau jenderal yang mendadak merasa lebih pantas menjadi presiden ketimbang presidennya sendiri.

Sekarang, makar disebut-sebut bisa menyelinap melalui telepon seluler. Tak perlu tank, cukup perangkat penyadap. Tak perlu pasukan, cukup orang yang paham bagaimana percakapan rahasia dicuri. Kemajuan teknologi memang mengagumkan. Bahkan, urusan menggoyang negara pun, kalau benar demikian, sudah memasuki zaman digital.

Gegerlah Republik ketika mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, bersama tiga perwira tinggi kepolisian lainnya. Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi disebut melihat ada indikasi makar dalam kasus itu.

Tuduhan itu bukan perkara remeh. Apalagi bila benar melibatkan orang-orang yang sebelumnya dipercaya menjaga keamanan negara. Ibarat menitipkan kunci rumah kepada penjaga, kemudian mendapati lubang intip justru dipasang si penjaga sendiri.

Namun, sebelum ikut berteriak makar, baiklah kita menengok asal usul kata yang menyeramkan itu. Seorang kawan yang lulusan pesantren menjelaskan ke saya. Katanya, dalam bahasa Arab, makr berarti tipu daya, muslihat, atau perencanaan tersembunyi. Kata tersebut kemudian masuk ke perbendaharaan bahasa kita dan memperoleh makna hukum yang lebih khusus.

Di Indonesia, makar bukan sekadar kelicikan. Ia berkaitan dengan serangan terhadap kepentingan fundamental negara, termasuk keselamatan presiden dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Sejarah dunia mencatat makar dalam aneka rupa. Julius Caesar ditikam orang-orang yang justru mengenalnya dekat. Napoleon Bonaparte berkali-kali menghadapi persekongkolan. Di berbagai negeri, perebutan kekuasaan bahkan sering dilakukan atas nama menyelamatkan negara. Betapa ajaibnya politik. Orang hendak merobohkan rumah, tetapi mengaku sedang memperbaiki atap.

Sebanyak empat Jenderal polisi menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metro TV.

Indonesia pun mengenal sejarah panjang pertarungan kekuasaan, pemberontakan, dan tuduhan makar. Masalahnya, kata makar kadang dipakai terlalu murah. Orang berbeda pendapat dicurigai. Orang mengkritik pemerintah dituding hendak menggulingkan negara.

Padahal, Republik bukan perusahaan keluarga yang pemimpinnya haram dikritik. Presiden boleh dipersoalkan kebijakannya. Pemerintah boleh dituntut pertanggungjawabannya.

Demokrasi justru membutuhkan kegaduhan yang sehat. Yang tidak boleh ialah menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan kejahatan terhadap negara sendiri.

Karena itu, penyadapan ilegal terhadap Presiden mesti dibongkar sampai ke akar. Siapa memerintah? Siapa membiayai? Untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan? Apakah sekadar menguping, atau ada rencana lebih jauh untuk melumpuhkan pemerintahan?

Yusril pada 4 November menyatakan penyidik mulai menemukan indikasi makar. Namun, ia mengingatkan bahwa itu belum merupakan kesimpulan final. Pasal makar pun belum dikenakan. Perbedaan antara indikasi dan pembuktian itu penting. Hukum tidak boleh bekerja seperti tukang ramal yang menyimpulkan nasib seseorang dari garis telapak tangan.

Jika terbukti ada persekongkolan menggulingkan atau melumpuhkan pemerintahan, negara wajib bertindak tegas. Pangkat jenderal bukan jimat kekebalan hukum. Sebaliknya, jika unsur makar tidak terbukti, jangan dipaksakan hanya demi memuaskan kemarahan publik.

Kita membutuhkan negara yang kuat, tetapi bukan negara yang gampang curiga. Negara yang mampu menghukum pengkhianatan, sekaligus melindungi kebebasan.

Sejarah mengajarkan satu perkara, yaitu makar memang berbahaya bagi kekuasaan yang sah. Namun, menuduh sembarang orang melakukan makar juga berbahaya bagi Republik. Karena itu, yang penting, carilah 'keseimbangan'. Waspada, skeptis, tapi tidak membabi buta.