Melawan, Presiden Korsel Akan Berjuang Jika Dimakzulkan

Seoul: Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol bersumpah untuk berjuang sampai saat terakhir terhadap apakah itu pemakzulan atau penyelidikan darurat militer. Pada Kamis 12 Desember 2024, dia membela deklarasi darurat militer yang gagal sebagai tindakan pemerintahan dan membantah tuduhan pemberontakan yang dihadapinya.

Dalam pidato publik yang disiarkan di televisi, Yoon mengatakan, pengiriman pasukan ke Majelis Nasional selama darurat militer tidak dapat dianggap sebagai pemberontakan, sambil menentang seruan untuk mundur.

Yoon mengaku dia menggunakan kekuasaan presidensialnya untuk mengumumkan darurat militer "untuk melindungi negara dan menormalkan urusan negara" terhadap oposisi yang melumpuhkan pemerintah, menyebutnya sebagai "keputusan politik yang sangat terukur."

"Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil," kata Yoon, seperti dikutip Yonhap.

Yoon menuduh oposisi menghalangi pemerintah dengan upaya pemakzulan dan pemotongan anggaran yang diperlukan yang direncanakan untuk tahun depan, dengan mengatakan bahwa mereka "melakukan tarian pedang yang hiruk pikuk."

Menyusul keputusan darurat militer, Majelis Nasional telah mengesahkan anggaran tahun depan sebesar 673,3 triliun won yang dipotong oleh partai oposisi utama dan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa penuntut, meskipun ada tentangan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

"Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan Konstitusional demokrasi bebas," tegas Yoon.

Partai Demokrat oposisi utama menguasai 171 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang.

Yoon mengungkapkan bahwa ia memerintahkan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk memeriksa sistem pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum Nasional, yang menimbulkan pertanyaan atas kredibilitasnya menyusul dugaan serangan siber oleh peretas Korea Utara.

"Saya akan berjuang sampai bulan terakhir bersama Anda," kata Yoon, sekali lagi meminta maaf karena menyebabkan ketidaknyamanan dengan penerapan darurat militer yang singkat.

Sebelum menyampaikan pidato publiknya, pemimpin PPP Han Dong-hoon menyatakan dukungannya untuk memakzulkan Yoon guna menghindari kebingungan lebih lanjut, dan meminta para anggota parlemen partainya untuk memberikan suara berdasarkan "keyakinan" mereka sendiri.