Ijtima Ulama Babel Deklarasi Dukungan ke AMIN

Pangkalpinang: Ijtima ulama di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pemilu Presiden 2024. Dukungan itu disampaikan para ijtima di ballroom kantor NasDem Babel, Jumat, 5 Januari 2024.

Ketua DPW Nasdem Babel Zuristyo Firmadata mengatakan menyambut baik inisiatif Ijtima Ulama Babel yang mendeklarasikan dukungan itu

Sejumlah ulama dan babaib se-Kepulauan Bangka Belitung menurutnya berkumpul untuk menyampaikan deklarasi atas Ijtima Ulama. Hal ini melanjutkan hasil Ijtima Ulama Nasional yang telah digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Salah satu yang dibahas adalah mengenai arah dukungan untuk Pilpres 2024. Ijtima Ulama merekomendasikan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam Pilpres 2024." kata Zuristyo.

Deklarasi itu dihadiri beberapa tokoh ulama dan habaib mewakili para ulama Kepulauan Bangka Belitung adalah Habib Hasan Al Kaff, Habib Abu Bakar Al Khirid, Habib Hendra Shahab, Habib Fuad Al Kaff, Ustaz HM Rasyid Ridho, Ustaz Rusdiyanto, dan Ustaz Zilfian.

Ustaz HM Rasyid Ridho sebagai koordinator Deklarator Ulama Babel menyampaikan harapan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan tertib, aman dan damai sehingga menghasilkan pemimpin baru, pemimpin yang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia.

Ia menambahkan selain memberikan dukungan pada pasangan capres AMIN, agar masyarakat juga memberikan dukungan kepada partai politik yang telah istiqamah mengusung AMIN.

"kami memberikan dukungan kepada Bapak Zuristyo Firmadata untuk kembali menjadi anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

Dalam deklarasi itu, para ijtima menyampaikan 13 poin pakta integritas yang diteken Anies-Cak Imin di antaranya, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.

Selain itu, ,enghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.