Ilustrasi blok migas. Foto: Dokumen Pertamina
Annisa Ayu Artanti • 20 August 2024 14:49
Jakarta: Pertamina Hulu Energi (PHE) mengungkapkan ada sejumlah isu yang dihadapi oleh pelaku industri
hulu migas yang membuat kegiatan operasional terhambat. Padahal, hingga saat ini minyak dan gas bumi masih sangat dibutuhkan.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) Arya Dwi Paramita mengatakan, hal tersebut yang menghambat proses eksplorasi yang dilakukan oleh pelaku industri hulu migas.
"Nah untuk melakukan eksplorasi kami harus berhadapan dengan isu ini kenapa saya meng-highlightnya," kata Arya dalam Symposium Energy Insecurity dan Strategi Penanggulangannya yang digelar di Ballroom NasDem Tower, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dia pun membeberkannya, pertama terkait isu lahan. Menurutnya, isu lahan ini sangat krusial karena beririsan dengan penduduk, akses, serta lokasi.
"Isu lahan ini adalah seperti kita lihat sekarang kepadatan penduduk ya kemudian akses kita menuju ke lokasi itu sudah penuh," ujar dia.
"Kita melihat untuk pembebasan lahan banyak cerita yang tidak hanya dihadapi industri Migas tapi industri lain," sambung dia.
Isu perizinan, TKDN, dan insentif hulu migas
Selanjutnya terkait perizinan, Arya melanjutkan, banyaknya perizinan yang harus dipenuhi juga membuat tantangan tersendiri. Namun sejauh ini Arya juga mengungkapkan Kementerian KLHK dan SKK Migas sudah membantu.
"Kita menghadapi tantangan yang tidak mudah kemudian juga perizinan-perizinan lingkungan ini salah satunya tadi juga disebutkan bahwa ini kita perlu akselerasi perlu percepatan," jelas dia.
Selanjutnya terkait peningkatan kapasitas nasional. Arya menambahkan, dengan aturan yang ada diharapkan industri pendukung hulu migas meningkat sehingga kewajiban TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) tercapai.
"Seperti tadi disampaikan TKDN bisa lebih dari 60 persen harapannya adalah kapasitas nasional juga bisa meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan operasi," tutur dia.
Terakhir, terkait fiskal. Arya menyatakan, insentif fiskal sangat diperlukan. Menurutnya insentif fiskal dan non fiskal ini adalah merupakan sebuah semangat bersama bahwa pada saat kita mengelola lapangan migas mendapat dukungan.
"Kita membutuhkan pendekatan insentif untuk mendukung ke ekonomiannya dan ini kita tidak lepas dari dukungan SKK juga dan Kementerian ESDM," ucap dia.