Intervensi ASN oleh Petahana Rawan pada Pilkada di DIY

Yogyakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memprediksi potensi penyalahgunaan kekuasaan paling memungkinkan terjadi pada Pilkada 2024. Di hampir setiap kabupaten/kota di DIY, sejumlah bakal calon yang mencuat merupakan petahana maupun eks penjabat. 

"Rawan saat pilkada itu, kan bupati/wali kota itu pembina dalam birokrasi di wilayah masing-masing," ujar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, Senin, 29 Juli 2024.

Di Kabupaten Bantul, Bupati Abdul Halim Muslim serta wakilnya, Joko B Purnomo kemungkinan bakal maju dengan kendaraan partai politik berbeda. Lalu, di Kabupaten Gunungkidul, ada Bupati Sunaryanta juga dikabarkan kembali maju. 

Pun di Kabupaten Sleman, Bupati Kustini Sri Purnomo dan sang wakil Danang Maharsa berpotensi pecah kongsi koalisi dalam pilkada. Di Kota Yogyakarta, eks penjabat wali kota, Singgih Raharjo, juga santer bakal maju karen telah mengajukan pensiun dari posisinya sebagai salah satu ASN di Pemerintah DIY. 
 

Baca juga: Calon Independen Kota Malang Dinyatakan TMS

Najib memperkirakan pejabat maupun ASN di daerah menjadi dilematis dalam menjaga netralitas. Meskipun, netralitas merupakan hal wajib bagi ASN di berbagai tingkatan. 

"Pejabat di daerah dalam posisi tidak mudah, ikut mendukung atau tidak. Itu terkait nasib dia setelah Pemilu. Ini yang buat posisi pejabat di daerah sangat rentan," kata dia. 

Najib mengatakan pejabat di eselon bawah maupun atas bisa rentan dalam situasi mantan atasan maju dalam pilkada. Bahkan, kata dia, apabila petahana tersebut masih menjabat dan menjalankan proses persiapan pilkada sudah bisa menimbulkan persoalan.

"Pasti membuat birokrasi nggak sehat. Birokrasi itu melayani semuanya, tak hanya melayani yang mendukung," ucapnya. 

Najib menyatakan jajarannya bakal kolaborasi dengan lembaga lain dalam menindaklanjuti pelanggaran. Bila kewenangan eksekusi tak ada di Bawaslu, kata dia, bakal diteruskan ke lembaga berwenang. 

"Kami kolaborasi dengan seluruh lembaga terkait apabila itu penindakannya bukan pada kami. Kekhawatiran memang ada, tapi bagaimana meminimalkan dengan mitigasi dan mengontrolnya," jelas dia.