Anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mencapai Rp1 Triliun

Makan Bergizi Gratis. Foto: Medcom.id.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mencapai Rp1 Triliun

Amaluddin • 19 November 2024 18:25

Surabaya: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Surabaya, Jawa Timur, rencananya bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sekitar Rp1,1 triliun. Kini Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya tengah mematangkan program Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

"Pembahasan program ini baru digelar sekali, sehingga keputusan final belum tercapai," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Selasa, 19 November 2024.
 

Baca: Presiden Paparkan Kebijakan Anggaran Besar untuk Pendidikan dan Makan Gratis di KTT G20
 
Dia memastikan DPRD akan mendukung penuh program tersebut. Namun kata dia DPRD bersama Pemkot Surabaya perlu pembahasan lebih lanjut, untuk menyusun anggaran dengan penggeseran dana dari kegiatan lain yang bisa disesuaikan.

"Kita harus menyusun ulang, dengan penggeseran anggaran dari kegiatan yang bisa digeser (disesuaikan)," jelasnya.

Senada juga disampaikan anggota Banggar DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, yang menyebut program makan gratis ini sebelumnya direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencananya akan dibiayai 10 persen dari PAD Kota Surabaya. "PAD Surabaya rata-rata realisasinya Rp4 hingga Rp5 triliun. Artinya ketemunya sebesar Rp1 triliun," kata Imam.

Adapun dari Rp1,1 triliun itu nantinya akan digunakan untuk menyediakan makan gratis bagi sekitar 400 ribu pelajar SD, SMP Negeri dan swasta setiap harinya. Di Surabaya terdapat sekitar 252.632 siswa SD dan 116.759 siswa SMP yang akan menerima paket Makan Bergizi Gratis itu. "Estimasi biayanya sebesar Rp15.000 per paket," katanya.

Imam menegaskan mendukung penuh program andalan pemerintah pusat tersebut. Namun, Imam mengaku khawatir program ini mengganggu alokasi dana untuk sektor penting lainnya.

"Yang kami khawatir adalah jika ada pengalihan anggaran 10 persen, maka akan mengganggu program lain seperti sektor pendidikan, yang sudah memiliki alokasi anggaran mandatori 20 persen," ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Deny Irwanto)