Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Husen Miftahudin • 7 August 2023 16:34
Jakarta: Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023 menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia yang tidak akan mengalami rezim otokratis.
Temuan ini berbanding terbalik dengan kondisi demokrasi global yang justru menunjukkan penurunan dan stagnasi, jika dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu. Fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.
Rata-rata skor regional Asia dan Australia pada 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor di 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 pada 2020.
"Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 7 Agustus 2023.
Lebih lanjut, terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20 persen peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter.
Menurut Airlangga, hal ini menunjukkan membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
Jaga demokrasi
Menjalani Keketuaan ASEAN di 2023, Indonesia ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.
Penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi. Indonesia percaya dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.
"Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD10 ribu. Dan juga dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN," tuturnya.
Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada 2035. "Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini," jelas Airlangga.