Presiden Prabowo Apresiasi TNI-Polri dan Petugas Pemadam Karhutla

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada personel TNI, Polri, serta seluruh unsur gabungan yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit, baik TNI, Polri, termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana," kata Dudung dilansir Antara, Senin, 12 Oktober 2026.
 

Dudung menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian sangat serius terhadap krisis karhutla. Kepala Negara menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk mengoptimalkan langkah pemadaman dan pencegahan agar titik api dapat dipadamkan secara cepat.

"Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ujar Dudung.

Operasi Darat dan Rotasi Pasukan

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan penanganan karhutla dari enam provinsi. Dua wilayah yang menjadi fokus utama perhatian adalah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, termasuk area konservasi Taman Nasional Tanjung Puting.

Menghadapi kendala ketebalan kabut asap yang menyulitkan operasi pemadaman dari udara, tim gabungan mengintensifkan pengerahan personel melalui jalur darat.

"Operasi darat itu pemadaman dari darat, artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau," kata Dudung.

Guna menjaga stamina dan keberlanjutan operasi di lapangan, Panglima TNI telah melakukan rotasi personel secara berkala, termasuk mengerahkan prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman (dua kanan). Foto: ANTARA/Irfansyah Nasution.

Pencegahan dan Status Bencana

Selain percepatan pemadaman, pemerintah memperkuat langkah mitigasi melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemda, dan masyarakat. Operasi pemadaman ini juga didukung oleh modifikasi cuaca dari BMKG serta rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.

Mengenai kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Menko Polkam menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan tersebut. Pemerintah menilai penanganan di lapangan sejauh ini masih dapat diatasi dengan mengandalkan kemampuan dan sumber daya nasional yang ada.