Profil Margono Djojohadikusumo, Pendiri BNI yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Raden Mas Margono Djojohadikusumo pada Selasa, 10 November 2026. Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Margono menjadi salah satu dari 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah atas kontribusinya dalam bidang politik dan ekonomi, terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Presiden menyerahkan penghargaan kepada ahli waris para tokoh dalam upacara yang digelar di Istana Negara.

Margono dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) sekaligus tokoh yang berperan dalam membangun fondasi perekonomian dan sistem perbankan Indonesia setelah kemerdekaan. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama.

Selain itu, Margono merupakan ayah dari ekonom Indonesia Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan kakek Presiden Prabowo Subianto.

Profil RM Margono Djojohadikusumo

Margono Djojohadikusumo (Dok. Istimewa)

R.M. Margono Djojohadikusumo lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia berasal dari keluarga bangsawan priyayi dan memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan tokoh pendiri Kabupaten Banyumas, Raden Djoko Kahiman.

Margono mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900–1907. Pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal dalam perjalanan kariernya di pemerintahan dan dunia ekonomi.

Dalam perjalanan hidupnya, Margono dikenal sebagai ekonom, bankir, dan tokoh pemerintahan. Kiprahnya tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup perjuangan politik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
 

Peran Margono dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Kontribusi Margono tidak hanya berada di sektor ekonomi. Ia juga terlibat dalam proses pembentukan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan.

Margono tercatat sebagai anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mempersiapkan dasar negara dan berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan Indonesia merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Margono dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama pada 1945.

Dalam jabatan tersebut, ia mengusulkan pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi milik negara. Gagasan itu didasarkan pada kebutuhan Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan yang dapat mendukung kedaulatan ekonomi setelah terlepas dari pemerintahan kolonial.

Usulan tersebut kemudian mendapat mandat dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada 16 September 1945, Margono ditugaskan mempersiapkan pembentukan bank sirkulasi negara.

Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI)

Ilustrasi Bank BNI

Salah satu kontribusi terbesar Margono adalah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI). Ia berperan dalam mempersiapkan pembentukan bank milik negara yang dibutuhkan untuk mendukung sistem keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Pada 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan pembentukan bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.

Proses tersebut berlanjut hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946 pada 5 Juli 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia. Margono kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama pertama BNI.

Pada masa awal berdirinya, BNI menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi dan berperan dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI). Keberadaan lembaga tersebut menjadi salah satu langkah penting Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang mandiri setelah kemerdekaan.

BNI juga menjalankan fungsi bank sentral sebelum peran tersebut kemudian beralih kepada Bank Indonesia pada 1953.

Atas kontribusinya, Margono dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perbankan nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Terlibat dalam Diplomasi dan Perjuangan Politik

Selain berkontribusi dalam pembentukan lembaga ekonomi, Margono juga terlibat dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, Margono menjadi anggota Komisi Tiga Negara (KTN) serta terlibat dalam perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Keterlibatannya dalam berbagai proses tersebut menunjukkan peran Margono dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, termasuk melalui jalur diplomasi ekonomi dan politik.

Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada masa itu, Margono mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah mengenai perolehan dan penggunaan devisa.

Usulan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah penggunaan hak angket di Indonesia. Margono bahkan dipercaya memimpin panitia angket yang bertugas menyelidiki kebijakan pengawasan devisa.
 

Wafat dan Warisan Margono Djojohadikusumo

R.M. Margono Djojohadikusumo meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah.

Namanya kemudian diabadikan dalam sejumlah fasilitas dan tempat sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya. Salah satunya adalah Gedung R.M. Margono Djojohadikusumo di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut pengusulan nama Margono sebagai Pahlawan Nasional berawal dari aspirasi masyarakat Banyumas yang kemudian melalui proses pengkajian secara berjenjang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan kebanggaannya atas penetapan tersebut.

"Kami merasa bangga sebagai warga Jawa Tengah, karena beliau sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini merupakan suatu inspirasi bagi Provinsi Jawa Tengah," kata Luthfi seusai menghadiri penganugerahan gelar di Istana Negara, dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 11 November 2026.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 menjadi bentuk pengakuan negara atas jasa Margono Djojohadikusumo.

Kiprahnya dalam mendirikan BNI, membangun sistem keuangan nasional, serta memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui jalur politik dan diplomasi menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa.

(Siti Nahdia Usman)