Menteri Kebudayaan Soroti Tantangan AI dan Masa Depan Industri Film Indonesia

Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri perfilman Indonesia, salah satunya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut dia, kemajuan teknologi perlu direspons oleh para sineas agar industri film nasional mampu beradaptasi tanpa mengesampingkan peran manusia.

Hal tersebut disampaikan Fadli dalam konferensi pers menuju Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Auditorium Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Fadli mengatakan, perkembangan AI akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara seseorang memproduksi film. Karena itu, insan perfilman perlu mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan tersebut dan tidak terlambat dalam beradaptasi.

"Kita juga jangan sampai menjadi late adopter yang terlambat untuk beradaptasi. Tapi kita juga ingin mengedepankan bahwa yang paling penting adalah human-centered, yang paling penting adalah manusianya yang di depan. Kita jangan diperalat oleh mesin karena mesin itu adalah alat kita, instrumen kita," kata Fadli.

Menurut dia, pemanfaatan AI dalam industri film harus tetap berpusat pada manusia. Meski teknologi berkembang pesat, kreativitas dan peran para pekerja film tetap harus menjadi hal utama.

Selain AI, Fadli menyoroti perkembangan media digital dan keberlangsungan ekosistem bioskop. Dia berharap masyarakat tetap menjadikan bioskop sebagai salah satu pilihan untuk menikmati film.

Fadli juga menilai perlu ada kesepakatan mengenai rentang waktu penayangan film di bioskop sebelum tersedia di layanan over-the-top (OTT). Dia menyebut jeda sekitar empat hingga enam bulan sebagai gambaran yang perlu dibahas bersama agar ekosistem bioskop tetap terjaga.

Pemerintah Dorong Revisi UU Perfilman

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Dok: MTVN/Putri Purnama

Fadli menyebut Indonesia memiliki kekayaan budaya dan cerita yang dapat menjadi modal besar bagi perkembangan industri film nasional. Keberagaman budaya tersebut dinilai menyediakan sumber inspirasi yang tidak terbatas bagi para sineas untuk menghasilkan karya.

Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan lebih banyak naskah dan skenario yang dapat dikembangkan menjadi film. Pemerintah juga berinisiatif mendorong revisi Undang-Undang Perfilman agar regulasi tersebut lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain menyesuaikan aturan dengan kemajuan teknologi, revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak cipta serta memastikan manfaat ekonomi industri film dapat dirasakan oleh para insan perfilman.

"Kita mesti mendorong revisi UU perfilman, agar benefit-nya itu ada di insan perfilman dan juga ekosistem perfilman," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli berharap semakin banyak sineas Indonesia yang mampu menembus industri perfilman internasional. Menurut dia, para pembuat film nasional tidak cukup hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga harus mampu bersaing dan menunjukkan karya di panggung global.