Aturan Seragam Diperketat, Siswi Berhijab Dilarang Ikut Pelajaran di Sekolah Azerbaijan

Baku: Sejumlah sekolah di Azerbaijan dilaporkan menolak siswi yang mengenakan hijab setelah pemerintah memperketat aturan seragam sekolah. 

Kebijakan tersebut memicu protes dari orang tua dan siswa serta memperuncing perdebatan mengenai kebebasan beragama dan pendidikan sekuler di negara mayoritas Muslim itu.

Amandemen aturan seragam sekolah yang disetujui Kabinet Menteri Azerbaijan pada 21 September melarang pakaian yang dinilai melanggar ketentuan seragam atau bertentangan dengan prinsip pendidikan sekuler. 

Namun, aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebut hijab sehingga penerapannya diserahkan kepada interpretasi masing-masing sekolah.

Orang tua di Baku dan sejumlah wilayah lain mengatakan pihak sekolah meminta siswi melepas kerudung atau melarang mereka mengikuti pelajaran. Sejumlah siswa bahkan memboikot kegiatan belajar sebagai bentuk protes.

Pada 12 Oktober, Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan 37 orang telah ditahan karena menolak mematuhi aturan baru dan berupaya mengganggu ketertiban umum.

Perselisihan ini memperuncing perdebatan di Azerbaijan mengenai apakah pembatasan pakaian keagamaan di sekolah bertujuan melindungi anak dari tekanan lingkungan atau justru melanggar hak mereka.

Pemerintah dan Orang Tua Berbeda Pandangan

Mengutip laporan Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Jumat, 16 Oktober 2026, Anggota parlemen dari Partai Azerbaijan Baru (YAP) yang berkuasa, Elnara Akimova, mendukung pengetatan aturan tersebut. Ia mengatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang netral.

“Anak-anak masih berada dalam tahap pembentukan diri. Pandangan dunia, pilihan, dan keputusan mereka sering kali ditentukan oleh pengaruh keluarga dan lingkungan,” kata Akimova kepada RFE/RL.

Namun, para pengkritik menilai penerapan aturan yang tidak jelas justru menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Gulmira Aslanova, seorang orang tua di Baku, mengatakan kepada RFE/RL bahwa pihak administrasi Sekolah Nomor 172 di Distrik Narimanov, ibu kota Baku, memintanya mengirim putrinya ke sekolah tanpa kerudung.

Menurut Aslanova, pembatasan tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan hak mendapatkan pendidikan.

“Di negara kita, pendidikan menengah bersifat wajib dan setiap siswa harus bersekolah,” kata Aslanova. Ia menambahkan bahwa pihak yang menghalangi anak-anak untuk belajar harus dimintai pertanggungjawaban.

Orang tua di kota Jalilabad, Azerbaijan selatan, menyampaikan keluhan serupa.

Sosiolog Sanubar Heydarova mengatakan anak-anak seharusnya tetap dapat bersekolah selama sengketa hukum mengenai aturan tersebut diselesaikan. Ia menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak semestinya mengorbankan identitas budaya mereka.

Kontroversi Serupa Pernah Terjadi

Perselisihan terbaru ini mengingatkan pada kontroversi aturan seragam sekolah pada 2010 yang tidak mengakomodasi hijab. Ratusan orang menggelar demonstrasi di Baku pada Desember tahun itu, dan polisi membubarkan aksi-aksi berikutnya. Kontroversi tersebut berlanjut hingga 2011.

Konstitusi Azerbaijan menetapkan negara itu sebagai negara sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama. Namun, pemerintah negara kaya minyak dengan populasi sekitar 10,5 juta jiwa tersebut mempertahankan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan.

Dalam laporan tahunan 2026, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) merekomendasikan agar Azerbaijan tetap berada dalam Daftar Pemantauan Khusus Departemen Luar Negeri AS terkait pelanggaran berat kebebasan beragama.

Ketua USCIRF Vicky Hartzler berpendapat Azerbaijan seharusnya ditetapkan sebagai Negara yang Menjadi Perhatian Khusus (Country of Particular Concern).

“Azerbaijan secara terbuka mengklaim mendukung kebebasan beragama, tetapi dalam praktiknya justru melakukan hal sebaliknya,” tulis Hartzler.

Ia menyoroti kontrol pemerintah atas aktivitas keagamaan, termasuk penunjukan imam, persetujuan materi keagamaan, persyaratan pendaftaran gereja, serta keterlibatan negara dalam penyusunan khotbah untuk ibadah umat Islam.

Perdebatan Hijab Meluas di Kawasan

Perselisihan tersebut menuai kecaman di Turki, sekutu dekat Azerbaijan. Demonstrasi digelar di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul, sementara Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebut penolakan hak pendidikan terhadap siswi berhijab sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

“Kami berharap Azerbaijan segera memperbaiki kesalahan ini,” tulis Saral di platform X.

Partai berkuasa Azerbaijan mengecam pernyataan tersebut sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab” dan memperingatkan bahwa komentar itu berisiko merusak hubungan kedua negara.

Di media sosial, sejumlah pengguna juga mengingatkan bahwa Turki pernah menerapkan pembatasan penggunaan kerudung di universitas dan lembaga publik, yang secara bertahap dicabut antara 2010 dan 2017.

Perdebatan mengenai hijab juga terjadi di negara-negara lain. Di Iran, gerakan protes Women, Life, Freedom muncul pada 2022 setelah Mahsa Amini, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, meninggal dalam tahanan polisi usai ditangkap karena diduga mengenakan hijab secara tidak sesuai aturan.

Gerakan tersebut berkembang dari protes terhadap aturan berpakaian Islami yang diwajibkan negara menjadi tantangan besar terhadap Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979.

Sementara itu, pemerintah sekuler di sejumlah negara Asia Tengah, termasuk Tajikistan dan Uzbekistan, memberlakukan larangan atau pembatasan penggunaan kerudung di sekolah dan tempat kerja.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari warga Muslim dan pembela hak asasi manusia. Pejabat di kedua negara itu juga mendapat kecaman karena menggelar razia yang menyasar perempuan berjilbab.