Pemerintah dan Danantara Tinjau Lokasi Pengembangan Hunian MBR di Cikarang

Jakarta: Pemerintah yang diwakili Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada hari ini melakukan kegiatan peninjauan lokasi sebagai langkah awal dimulainya perencanaan konsep pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini berada pada daerah yang memiliki akses intermoda transportasi.

Tinjauan ini dilakukan sebagai tahap awal dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden, dimana di atas lahan tersebut akan direncanakan menjadi kawasan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan tinjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Baca juga: Danantara Benahi Tata Kelola BUMN, Fokus Genjot Kualitas Aset hingga Laba

(Ilustrasi. Foto: Kementerian PUPR)
 

Pastikan pengembangan pembangunan hunian MBR

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan langkah awal melalui tinjauan lokasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

"Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Maret 2026.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat, sehingga benar-benar dapat memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada pemerintah guna mendukung pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau," tutup Rosan.