Alokasi APBN 2026 Dinilai Jadi Momentum Penguatan Industri Pertahanan Nasional

Jakarta: Alokasi anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai kisaran Rp337 triliun dinilai menjadi momentum krusial, sekaligus ujian bagi konsistensi dalam membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Anggaran itu harus dikelola dengan orientasi penguatan industri lokal.

"APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," ujar pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 10 Februari 2026.

Menurut dia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemenuhan kebutuhan pertahanan seharusnya memprioritaskan produksi dalam negeri dengan impor sebagai pilihan terakhir.

Rasminto menggarisbawahi meski secara nominal anggaran pertahanan menempati posisi teratas kedua dalam APBN, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah satu persen. Pemerintah menargetkan rasio tersebut naik ke kisaran 1–1,5 persen PDB dalam jangka menengah.

"Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," kata Rasminto.
 

Baca Juga:  Penguatan Industri Alutsista Dinilai Tunjukkan Kemajuan Signifikan

Alutsista dipamerkan di Monas. Foto: Metro TV/Adinda.

Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk holding BUMN industri pertahanan, DEFEND ID, pada April 2022 untuk mengonsolidasikan kekuatan PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia dan PT Dahana.

Sejumlah proyek strategis telah berjalan, seperti modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia serta modernisasi kapal perang oleh PT PAL Indonesia dengan nilai kontrak mencapai USD1,1 miliar.

Rasminto mengatakan kontrak tersebut masih bersifat parsial. Pemerintah harus memberikan kepastian kontrak jangka panjang agar industri pertahanan dalam negeri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi strategis.

Selain BUMN, geliat industri pertahanan mulai ditunjukkan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Perusahaan seperti PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah memproduksi selongsong peluru, proyektil serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal dan kendaraan taktis. Sedangkan, PT Republik Defensindo terlibat dalam produksi kendaraan militer dan amunisi.

"Keterlibatan sektor swasta menunjukkan kapasitas industri dalam negeri kini lebih luas, tidak hanya bertumpu pada pemain negara," kata dia.

Menanggapi rencana pengadaan alutsista 42 unit jet tempur Rafale hingga wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi dan lainnya, Rasminto menekankan pentingnya komitmen offset dan alih teknologi yang ketat.

"Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin. Impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," tutur dia.