Jelang Keketuaan D-8, Kemlu Orkestrasi Narasi Nasional Lewat Bakohumas

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menyatukan narasi jelang keketuaan Indonesia di D-8.

Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk “Keketuaan Indonesia di Developing Eight (D-8), Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity” pada Kamis, 12 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 perwakilan humas Kementerian dan Lembaga sebagai langkah strategis untuk menyatukan pesan dan memperkuat narasi nasional terkait Keketuaan Indonesia di Developing Eight periode 2026–2027. Upaya ini ditujukan agar pesan yang disampaikan konsisten, kredibel, serta memiliki dampak bagi pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Forum dibuka oleh Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, bersama Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Duta Besar Tri Tharyat. 

Sejumlah narasumber lintas sektor turut hadir, antara lain Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kemendag Natan Kambuno, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Ary Aprianto, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, serta Edwin Zhan dari Kompas TV. Kegiatan ditutup oleh Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Duta Besar Heru Hartanto Subolo.

D-8 sebagai Kekuatan Ekonomi Global South

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Duta Besar Tri Tharyat, menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di D-8 mencerminkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi ekonomi antarnegara berkembang di tengah perubahan geopolitik dan geoekonomi global.

“Keketuaan Indonesia di D-8 menempatkan forum ini sebagai kekuatan ekonomi nyata Global South. D-8 bukan sekadar potensi, tetapi realitas kerja sama ekonomi yang semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan geoekonomi global,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan laporan PwC bertajuk The World in 2050, yang memproyeksikan seluruh negara anggota D-8 — kecuali Azerbaijan — akan masuk dalam 25 besar ekonomi dunia pada 2050. Proyeksi ini menegaskan prospek jangka panjang serta peran strategis forum tersebut dalam tatanan ekonomi global mendatang.

Sementara itu, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada kebijakan konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, D-8 perlu dikomunikasikan bukan hanya sebagai agenda elite, tetapi juga sebagai isu yang masuk dalam percakapan publik dan agenda media.

“Kepemimpinan global tidak cukup ditunjukkan lewat forum internasional. Ia harus dipahami oleh rakyatnya sendiri. Di sinilah peran humas pemerintah menjadi sangat krusial,” tegasnya.

Penguatan Agenda Strategis D-8

Forum juga membahas lima isu utama yang akan menjadi fokus KTT D-8 dalam masa Keketuaan Indonesia, yaitu: Integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, dan penguatan kelembagaan D-8

Kelima bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan capaian konkret yang berdampak langsung, termasuk peningkatan kolaborasi perdagangan, penguatan daya saing anggota, serta efektivitas kelembagaan D-8 di tengah dinamika global.

Sinergi antarinstansi melalui Bakohumas dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga konsistensi pesan, memperkuat amplifikasi komunikasi publik, serta memastikan kesinambungan narasi hingga pasca-KTT.

Menutup kegiatan, Duta Besar Heru Hartanto Subolo menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan pemahaman isu sentral, meningkatkan literasi publik mengenai D-8, serta membangun narasi kolektif yang adaptif terhadap dinamika media dan arus informasi. 

Pertukaran gagasan dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi komunikasi berkelanjutan dan diplomasi Indonesia ke depan.