Estimasi Kerugian Akibat Bencana Alam di Sumut Capai Rp4,9 Miliar

Kota Padang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) mengestimasikan nilai kerugian akibat dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di provinsi tersebut. Nilainya mencapai Rp4,9 miliar.

"Jumlah kerugian ini masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa pukul 16.00 WIB," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, dikutip dari Antara, Rabu, 26 November 2025.

Cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu, 22 November 2025, memicu bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang di sejumlah daerah. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kota Padang mengalami dampak paling besar.

 

Arry menjelaskan bahwa angka kerugian tersebut berpotensi bertambah seiring proses asesmen detail yang masih berlangsung. Apalagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan lebat hingga ekstrem masih berpotensi terjadi hingga 27 November 2025.

"Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp4,9 miliar lebih. Ini baru perkiraan awal. Tim di lapangan terus melakukan verifikasi agar kita mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan kebutuhan intervensi pemulihan," ujar Arry.

Sejak awal kejadian, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah menggerakkan seluruh perangkat untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Termasuk, penguatan koordinasi lintas sektor agar respons berjalan cepat dan terarah.

"Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan didukung organisasi perangkat daerah teknis, TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan dan layanan dasar diupayakan tetap stabil," ujarnya.


Bencana hidrometeorologi. Dok. MI

Selain itu, pemerintah terus melakukan asesmen menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak banjir. Pihaknya juga melakukan pendataan fasilitas umum, lahan pertanian, dan infrastruktur yang rusak untuk proses perbaikan.

"Data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran," ujar dia.